
Headline24jam.com – Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, secara resmi melantik dan mengambil sumpah ratusan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi pada Selasa, 9 September 2025. Pelantikan berlangsung di Aula Gedung A Kantor Pemkot Cimahi, Jawa Barat, sebagai langkah untuk memperkuat birokrasi dan meningkatkan layanan publik.
Pesan Wali Kota tentang Etos Kerja
Dalam sambutannya, Ngatiyana menekankan pentingnya etos kerja dan komitmen Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan pelayanan publik. Ia menyampaikan, "Pelantikan ini bukan formalitas semata, tetapi upaya pemerintah dalam memperkuat birokrasi melalui individu terpilih yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi."
Harapan untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik
Wali kota berharap, kehadiran pejabat fungsional baru akan membawa perubahan positif dalam pelayanan kepada masyarakat dan memberikan ruang untuk pengembangan karir ASN. Ngatiyana berpesan agar semua pejabat menjalankan tanggung jawab mereka dengan penuh rasa amanah, terus berinovasi, dan bekerja sama dalam menghadapi berbagai persoalan.
Penempatan Jabatan Berdasarkan Prestasi
Ngatiyana menjelaskan bahwa proses penempatan jabatan dilakukan berdasarkan prestasi dan kebutuhan, tanpa adanya praktik jual beli jabatan. Ia menekankan, "Rotasi dan promosi adalah bentuk penghargaan atas kinerja yang selama ini dikerjakan."
Promosi di Lingkungan Pendidikan
Dari total 85 promosi jabatan, terdapat 22 Kepala SD dan SMP, 29 guru, 8 penilik, 14 pengawas sekolah, dan 12 pamong belajar. Ngatiyana berharap para kepala sekolah yang baru dilantik menjadi agen perubahan dan menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada siswa.
Komitmen Pemkot Cimahi untuk Birokrasi yang Adaptif
Pelantikan pejabat fungsional ini menjadi bukti komitmen Pemkot Cimahi dalam menciptakan birokrasi yang adaptif, profesional, dan melayani. Ngatiyana menegaskan, "Keberhasilan pembangunan di daerah tergantung komitmen dan kerja sama seluruh jajaran. Dengan semangat profesional, saya yakin pejabat fungsional Pemkot Cimahi bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih mantap."
(Eri/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)