
Headline24jam.com – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah melakukan rotasi dan mutasi terhadap 14 pejabat eselon II, yang merupakan posisi kepala dinas. Namun, langkah ini menuai kritik dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, seiring dengan keputusan Bupati Jeje Richie Ismail yang mengosongkan lima jabatan penting.
Posisi Dinas yang Kosong
Lima dinas strategis yang tidak terisi yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP). Kekosongan posisi ini dianggap berisiko bagi pelayanan dasar masyarakat.
Kritik dari DPRD
Ketua Komisi I DPRD Bandung Barat, Sandi Supyandi, menegaskan pentingnya pengisian jabatan-jabatan ini secara tepat. Menurutnya, penempatan kepala SKPD harus didasarkan pada rekam jejak dan kapabilitas tinggi.
“Lima dinas ini bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar. Tanpa pimpinan definitif, risiko kebijakan yang tidak optimal sangat tinggi,” ungkap Sandi pada Jumat (12/09/2025).
Konsekuensi Ketiadaan Pimpinan
Kekosongan posisi di lima dinas tersebut bisa mengakibatkan kebijakan yang tidak berjalan sesuai harapan dan sulitnya mencapai visi-misi daerah. Sandi mencemaskan jika rotasi dan mutasi yang tidak berdasarkan aturan yang benar dapat menimbulkan konsekuensi serius terhadap wibawa pemerintah.
Tanggung Jawab DPRD
Sandi menjelaskan bahwa kritik dan pengawasan yang diberikan adalah bentuk tanggung jawabnya sebagai anggota DPRD. Ia menekankan, untuk menjaga kepercayaan publik, proses penempatan pejabat harus sesuai dengan assessment dan aturan yang berlaku.
Kepatuhan pada mekanisme ini diharapkan dapat memastikan pembangunan Bandung Barat berjalan lancar.
Kesimpulan
Sandi menegaskan bahwa rotasi dan mutasi pejabat bukan sekadar pergeseran posisi, melainkan langkah strategis untuk memperkuat birokrasi. Hasil assessment yang dilaksanakan harus menjadi dasar utama dalam penempatan pejabat. Hal ini pun diharapkan membawa dampak positif bagi perkembangan daerah.