
Headline24jam.com – Pemerintah Kota Cimahi menegaskan akan mematuhi kebijakan pemerintah pusat mengenai penghapusan tenaga honorer, yang akan berakhir pada Desember 2025. Keputusan ini diambil sebagai antisipasi, karena mulai 2026, tidak akan ada lagi tenaga honorer yang diperbolehkan.
Kebijakan Baru: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Untuk mengatasi dampak dari penghapusan tenaga honorer, Pemkot Cimahi memperkenalkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Inisiatif ini dimaksudkan sebagai alternatif bagi tenaga honorer yang tidak lagi bisa diperpanjang.
Proses Pengangkatan dan Batas Waktu
Kepala Bidang Pengadaan, Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan (PPD) BKPSDM Kota Cimahi, Aziz Sumaryono, menjelaskan bahwa kebijakan PPPK Paruh Waktu merupakan keputusan dari pemerintah pusat. “PPPK Paruh Waktu memang solusi, namun proses pengangkatannya memiliki batas waktu yang ketat,” ungkapnya.
Seluruh proses penyerahan dan pengangkatan Surat Keputusan (SK) untuk PPPK harus diselesaikan sebelum 1 Oktober 2025. Di Cimahi, 120 tenaga honorer telah terpilih untuk masuk dalam skema paruh waktu, meskipun beberapa di antaranya telah memasuki masa pensiun atau memilih untuk mundur.
Peringatan untuk Perangkat Daerah
Aziz menekankan bahwa pemerintah tidak boleh lagi mengangkat tenaga honorer. Meskipun demikian, ada beberapa perangkat daerah yang masih melakukannya, namun status mereka tidak akan masuk ke dalam sistem BKN. Ia juga meminta seluruh perangkat daerah di Cimahi untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak akan ada rekrutmen baru untuk PPPK setelah batas waktu yang ditentukan.
Penutupan Rekrutmen
“Rekrutmen honorer hanya akan berjalan hingga Desember 2025. Setelah itu, tidak akan ada lagi pengangkatan,” tegas Aziz. Ia menambahkan bahwa tidak akan ada ujian baru bagi PPPK Paruh Waktu, karena semua yang terpilih telah mengikuti ujian di tahap 1 dan tahap 2. Dengan ketentuan yang sudah jelas, Pemkot Cimahi memastikan tidak akan ada pengangkatan tenaga honorer atau PPPK Paruh Waktu setelah 2025.
(Eri/R6/HR-Online)