Headline24jam.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan klarifikasi terkait video seorang emak-emak yang mencemooh kebijakan gerakan pengumpulan uang harian dalam program ‘Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu’. Video tersebut memicu perhatian publik setelah emak-emak tersebut mengklaim Dedi Mulyadi tidak dapat korupsi.
Dalam video yang dibagikan akun TikTok @dedimulyadiofficial, emak-emak tersebut menuding Dedi Mulyadi “kelaparan” dan mengkritik program tersebut. “Dedi Mulyadi udah kelaperan Anda ya… udah gak bisa korupsi lu otak lu cokoy,” ujarnya.
Penjelasan Dedi Mulyadi
Dedi Mulyadi menanggapi tuduhan tersebut, menegaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi masyarakat untuk menyetor uang seribu rupiah setiap hari. “Tidak pernah ada kebijakan dari gubernur yang mewajibkan pengumpulan uang, baik dari siswa, pekerja bangunan, ASN, maupun seribu rupiah sekalipun,” ujar Dedi, Senin (6/10/2025).
Tujuan Program Sapoe Sarebu
Gubernur Jabar menjelaskan bahwa program ‘Sapoe Sarebu’ bertujuan untuk meningkatkan solidaritas sosial masyarakat. Program ini diharapkan agar warga dapat saling membantu, bukan untuk mengumpulkan dana bagi pemerintah.
“Gubernur mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk sama-sama membangun solidaritas sosial,” tegasnya. Dedi menambahkan, banyak warga yang, meskipun mendapatkan layanan rumah sakit gratis, masih sulit memenuhi biaya transportasi dan kebutuhan selama menunggu pasien.
Mekanisme Gotong Royong
Dedi Mulyadi mengusulkan agar setiap RT membentuk wadah gotong royong dengan pengumpulan uang seribu rupiah secara sukarela. Uang tersebut akan dikelola oleh orang yang dipercaya untuk mendukung warga membutuhkan biaya darurat, khususnya dalam konteks kesehatan.
Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam penggunaan dan pelaporan dana. “Setiap bulan harus dilaporkan pada seluruh penyumbang,” jelasnya.
Penegasan Tentang Kegiatan Sosial
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa tidak ada pengumpulan uang untuk diserahkan kepada pemerintah atau dirinya pribadi. “Gubernur tidak akan mengambil uang itu dan tidak akan mengkolektifkan,” ujarnya. Program ini sepenuhnya bersifat sosial dan tidak terkait dengan anggaran pemerintah.
Gubernur berharap daerah yang belum menerapkan program serupa dapat mengikuti langkah ini. Ia menutup pernyataannya dengan penekanan bahwa program ‘Sapoe Sarebu’ bukanlah kewajiban, melainkan ajakan untuk saling membantu. “Bukan kewajiban, hanya ajakan ya, mari kita nolong sesama kita,” tandasnya.
(Erna/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
About the Author
