Headline24jam.com – Otoritas pajak India meluncurkan tindakan tegas terhadap lebih dari 400 individu berpenghasilan tinggi yang diduga menyembunyikan perdagangan cryptocurrency di Binance, bursa kripto terbesar di dunia. Aksi ini berlangsung menjelang batas waktu laporan yang ditetapkan pada 17 Oktober, di mana pihak berwenang berusaha menutup celah dalam pengungkapan aset digital di negara tersebut.
Penindakan Terhadap Trader Kripto
Central Board of Direct Taxes (CBDT) memerintahkan unit investigasi di berbagai kota besar untuk melaporkan kemajuan mereka. Trader-trader ini dituduh menghindari pajak cryptocurrency yang tinggi, menggunakan platform offshore seperti Binance, serta transaksi peer-to-peer.
Skema Pajak yang Dihindari
Berdasarkan laporan dari The Economic Times, penerapan pajak di India mencakup potongan pajak 1% pada setiap penjualan, serta pajak keuntungan total yang berkisar antara 33% hingga 42% tergantung pada rezim pajak yang berlaku. Banyak trader berharap dapat menghindari kewajiban ini dengan menggunakan platform luar negeri.
Penyelidikan Transaksi P2P
Investigasi juga menyoroti transaksi peer-to-peer di Binance, di mana pembeli dan penjual di India dipertemukan dan pembayaran dilakukan melalui rekening bank domestik, Google Pay, atau tunai. Siddharth Banwat, seorang akuntan publik bersertifikat di Mumbai, menjelaskan bahwa departemen pajak memiliki wewenang untuk meminta konfirmasi mengenai pelaporan yang tepat selama periode pelaporan pajak.
Pentingnya Pelaporan yang Akurat
Menurut Ashish Karundia, pendiri firma akuntansi Ashish Karundia & Co., kekhawatiran meningkat terkait pelanggaran laporan aset digital. Kegagalan untuk melaporkan aset virtual secara akurat dapat mengakibatkan penilaian ulang atau penyelidikan, serta sanksi di bawah Pasal 270A. Penyimpangan yang tidak dilaporkan juga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Uang Hitam.
Karundia juga merekomendasikan agar wajib pajak melakukan rekonsiliasi menyeluruh terhadap aktivitas aset digital dan mempertimbangkan untuk mengajukan pembaruan laporan sebelum tindakan penegakan hukum semakin intensif.
Dengan langkah penegakan hukum saat ini, otoritas pajak kini memiliki akses ke data transaksi dari bursa kripto, yang memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi ketidakcocokan dan penghasilan yang tidak dilaporkan yang sebelumnya tidak terdeteksi.
About the Author
