Headline24jam.com – Pemerintah RI melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen untuk mengelola sumur minyak rakyat secara legal dan aman. Komitmen ini disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat meninjau sumur minyak di Desa Mekar Sari, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan pada 16 Oktober 2025.
Data Sumur Minyak Rakyat
Kunjungan Bahlil berlangsung setelah Rapat Tim Gabungan pada 9 Oktober 2025 yang menginventarisasi sumur minyak rakyat di Indonesia. Terdapat 45.095 sumur di enam provinsi, dengan Sumatera Selatan mencatat paling banyak, yaitu 26.300 sumur, dan 22.381 di antaranya terletak di Kabupaten Musi Banyuasin.
Kebijakan Pembelian Hasil Produksi
Bahlil mengungkapkan, pemerintah akan membeli 80% hasil produksi minyak rakyat berdasarkan Indonesian Crude Price (ICP). Harapan dari kebijakan ini adalah menciptakan kepastian ekonomi bagi penambang dan memastikan kegiatan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Pemerintah berupaya agar kegiatan minyak rakyat tetap berjalan dengan tertib. Dengan harga beli yang telah ditentukan, masyarakat diharapkan mendapatkan keuntungan yang wajar,” kata Bahlil.
Aspirasi dan Harapan Warga
Dalam dialog dengan masyarakat, Bahlil mendengar pandangan penambang. Anita, mewakili penambang, mengaku merasa lega setelah pemerintah memberikan kepastian hukum. “Kini kami tenang menambang karena pemerintah turun langsung memberikan solusi,” ungkapnya.
Bahlil menambahkan bahwa penataan sumur minyak rakyat bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan produksi, tetapi juga untuk menjaga keselamatan kerja dan lingkungan. Ia mendesak pemerintah daerah untuk meningkatkan koordinasi dalam memberikan pendampingan kepada penambang.
Dukungan dari Gubernur
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyambut positif langkah pemerintah pusat. Ia mengatakan Kabupaten Muba memiliki potensi besar dalam pengelolaan energi. “Kami ingin masyarakat bekerja dengan aman dan mendapatkan legalitas,” ujarnya.
Deru menyatakan bahwa terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 adalah momentum penting untuk membuka peluang kerja yang lebih aman dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Kunjungan di Wilayah Muba
Selain meninjau sumur rakyat, Bahlil juga memeriksa program Listrik Desa dan distribusi LPG 3 kilogram di Muba. Ia menegaskan pentingnya memastikan subsidi LPG senilai lebih dari Rp80 triliun tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan.
Dalam kunjungan tersebut, Bahlil didampingi oleh Kepala SKK Migas, Gubernur Sumatera Selatan, serta Bupati Muba. Upaya ini mencerminkan semangat keberpihakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
About the Author
