Headline24jam.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mengingatkan perlunya kehati-hatian terkait kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memungkinkan warga negara asing (WNA) memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebijakan ini diharapkan didasarkan pada kebutuhan dan keahlian tertentu.
Kehati-hatian dalam Penunjukan Pimpinan BUMN
Rivqy menegaskan bahwa penunjukan pimpinan BUMN harus mempertimbangkan keahlian, prestasi, dan kemampuan profesional. “Selama penunjukan itu didasarkan pada keahlian, prestasi, dan kemampuan profesional, dengan catatan tidak tersedia sumber daya yang dibutuhkan perusahaan dari dalam negeri, tentu tidak masalah,” ujar Rivqy pada Kamis (16/10).
Namun, ia menambahkan bahwa jika penunjukan hanya untuk sensasi, sebaiknya dihindari. BUMN, katanya, merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang pengelolaannya tidak boleh sembarangan.
Pentingnya Profesionalisme
Rivqy menekankan pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan BUMN. “Jika melibatkan tenaga profesional asing bisa mempercepat penguatan kinerja dan transfer pengetahuan, ya silakan saja,” tambahnya.
Ia menyarankan pemerintah untuk membuat mekanisme pengawasan yang transparan dan sejalan dengan kepentingan nasional. BUMN harus fokus pada peningkatan perekonomian.
Harapan untuk BUMN di Masa Depan
Menurut Rivqy, tujuan utama adalah menciptakan BUMN yang kuat, mandiri, dan membawa manfaat bagi rakyat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa globalisasi tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi segelintir pihak, tetapi juga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa regulasi baru yang ia buat memungkinkan WNA untuk memimpin BUMN. “Saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita,” ungkap Prabowo saat dialog di Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Rabu (15/10). *()**
About the Author
