Headline untuk metadata SEO: HKI Sambut Positif Penetapan 44 Kawasan Industri sebagai Proyek Strategis Nasional
Headline24jam.com – Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengungkapkan optimisme terhadap penetapan 44 kawasan industri sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 16 Tahun 2025. Langkah ini diambil untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional dan mencapai target pertumbuhan 8 persen dalam lima tahun ke depan.
Pentingnya Penetapan PSN
Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menilai penetapan ini merupakan tanda komitmen pemerintah dalam agenda industrialisasi dan pemerataan pembangunan. Menurutnya, status PSN memberikan kepastian hukum dan mempercepat realisasi investasi, serta mendukung infrastruktur industri yang lebih terarah di seluruh Indonesia.
Dukungan Kementerian
“Dengan status PSN, kawasan industri akan mendapatkan dukungan lintas kementerian serta kemudahan perizinan yang signifikan. Hal ini diharapkan dapat memperluas pertumbuhan ekonomi di luar Jawa dan meningkatkan daya saing industri nasional,” ujar Ma’ruf.
Fokus pada Percepatan Implementasi
HKI mendorong seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat koordinasi dalam mempercepat perizinan, pembebasan lahan, dan penyediaan infrastruktur dasar bagi 44 kawasan industri yang berstatus PSN. Menurut HKI, percepatan administratif dan teknis menjadi kunci untuk mencapai manfaat ekonomi yang nyata dari PSN.
“Pemerintah telah memberikan arah yang jelas dengan menetapkan kawasan industri sebagai PSN. Kini, saatnya para pemangku kepentingan bersinergi agar investasi dapat bergerak dan membuka lapangan kerja,” jelas Ma’ruf.
Tantangan Teknis di Lapangan
Kawasan-kawasan tersebut diharapkan dapat mendukung logistik, energi terbarukan, dan teknologi industri. Meskipun penetapan PSN memberikan kepastian regulatif, HKI mengidentifikasi sejumlah tantangan teknis, seperti:
- Sinkronisasi Tata Ruang: Masalah terkait status lahan, terutama di kawasan yang menunggu finalisasi penetapan RDTR.
- Keterlambatan Perizinan: Proses persetujuan lingkungan (AMDAL) dan izin lainnya yang memerlukan waktu lama.
- Keterbatasan Infrastruktur: Termasuk akses jalan, suplai listrik, dan konektivitas logistik.
- Kepastian Insentif: Baik fiskal maupun non-fiskal, khususnya bagi kawasan industri di luar Jawa untuk menarik investor.
Harapan untuk Pertumbuhan Ekonomi
HKI optimis bahwa dengan regulasi yang kuat dan koordinasi antar instansi, kawasan industri PSN akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, pemerataan wilayah, serta peningkatan ekspor bernilai tambah.
HKI berkomitmen untuk memperkuat peran kawasan industri sebagai pusat inovasi dan keberlanjutan melalui advokasi kebijakan, peningkatan daya saing, dan kolaborasi dengan pemerintah serta mitra internasional.
About the Author
