
Headline24jam.com – Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras Tahun 2025 mulai aktif mengawasi daerah yang harga berasnya masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Pengawasan ini berkolaborasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan berbagai kementerian guna menstabilkan harga beras.
Beras Sebagai Pangan Pokok
Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pangan Nasional, Amran Sulaiman, menegaskan bahwa beras adalah pangan pokok strategis yang mendapat subsidi besar dari pemerintah. Ia menekankan pentingnya pengendalian harga di tingkat konsumen untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.
Penurunan Harga Beras
Amran menyampaikan bahwa harga beras telah turun di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Saat ini, hanya tersisa 59 kabupaten/kota yang masih mencatatkan harga tinggi, terutama di Zona 3 (Maluku dan Papua). Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa beberapa wilayah, seperti Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Bima, mengalami fluktuasi signifikan.
Tindakan Tim Satgas
Tim Satgas telah dikerahkan untuk mengawasi daerah-daerah dengan harga beras tinggi. Amran menyebutkan, “Kami turun ke daerah agar harga di konsumen tidak tinggi, mengingat negara mengeluarkan subsidi sebesar Rp 150 triliun untuk beras.”
Struktur Satgas
Satgas Pengendalian Harga Beras Tahun 2025 dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 375 Tahun 2025. Anggota satgas mencakup pengarah hingga pelaksana di 38 provinsi, dengan pengawasan langsung dari Satgas Pangan Polri Daerah.
Proses Pengawasan
Pengawasan dilakukan melalui identifikasi usaha dan pemeriksaan harga di produsen, distributor, serta ritel. Jika harga beras sesuai HET, akan diberikan tanda patuh. Sebaliknya, jika harga melebihi HET, akan diberikan surat teguran dan waktu penyesuaian selama satu minggu. Perum Bulog juga diminta untuk melakukan intervensi.
Menjaga Harga di Tingkat Petani
Pemerintah berkomitmen untuk menjaga harga beras mulai dari petani hingga konsumen. Amran menekankan bahwa kesejahteraan petani menjadi perhatian utama Presiden Prabowo Subianto. “Arahan Bapak Presiden itu jelas, jaga petani kita tetap untung,” ungkapnya.
Kinerja Nilai Tukar Petani
Data terbaru menunjukkan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 124,26, tertinggi dalam sejarah. Angka ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan NTP tertinggi di 2024 yang mencapai 122,78.
Dalam subsektor, NTP Subsektor Tanaman Pangan di September 2025 menunjukkan kemajuan dengan angka 113,95, yang dinilai sebagai kontribusi positif dari kelompok padi dan palawija.
Artikel ini merupakan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga beras, demi kesejahteraan masyarakat dan petani di Indonesia.