Headline24jam.com – Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk mempercepat pemerataan guru profesional guna meningkatkan layanan pendidikan dan menciptakan generasi cerdas di wilayah itu. Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, menyampaikan hal ini di Jayapura pada Kamis lalu, di tengah tantangan kedalaman pendidikan yang kompleks.
Tantangan Pendidikan di Papua
Keterbatasan guru menjadi kendala utama, di mana satu guru terpaksa mengajar beberapa mata pelajaran sekaligus. “Selain itu, banyak kepala sekolah lebih terfokus pada urusan administratif ketimbang peningkatan kualitas pembelajaran,” ujar Aryoko saat membuka rapat koordinasi Program Prioritas Kemendikbud.
Strategi untuk Papua Cerdas
Aryoko menegaskan bahwa Pemprov Papua siap menyiapkan berbagai strategi untuk mewujudkan Papua Cerdas. Pertama, penguatan kompetensi guru melalui pendekatan spesialisasi dan konteks lokal yang memungkinkan pembelajaran lebih kreatif.
Integrasi Teknologi dalam Pendidikan
Inisiatif lainnya termasuk mengintegrasikan teknologi digital, seperti coding dan kecerdasan buatan (AI), dalam kegiatan belajar-mengajar. “Kami ingin anak-anak Papua siap menghadapi dunia digital,” kata Aryoko. Selain itu, Pemprov akan mempercepat pemenuhan kebutuhan guru profesional dengan program Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Penyiapan Kepala Sekolah Visioner
Lebih lanjut, kepala sekolah yang visioner akan dipersiapkan melalui program BCKS “Papua Hebat”. Aryoko menekankan pentingnya kolaborasi multisektor dalam memperkuat sistem pendidikan yang berprinsip transparansi dan akuntabilitas.
Dampak Penurunan Dana Transfer Ke Daerah
Senator Simon Petrus Suebu juga menggarisbawahi penurunan signifikan dana Transfer Ke Daerah (TKD) pada 2025 yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura. Menurutnya, penurunan ini menciptakan tantangan fiskal yang serius bagi pemerintah daerah.
Kewenangan Daerah yang Menyempit
Karel Simon Petrus Suebu menjelaskan bahwa kewenangan daerah semakin sempit. Banyak bidang strategis kini diambil alih oleh pemerintah pusat, sehingga ruang gerak ekonomi daerah terbatas.
Angka dan Data yang Mengkhawatirkan
Penurunan dana transfer ke daerah terlihat jelas, dari Rp919,27 miliar pada 2024 menjadi Rp618,35 miliar, menurun sebesar 24,7%. Kenaikan anggaran yang sebelumnya mencapai Rp1,5 triliun kini turun menjadi Rp1,2 triliun.
Dampak dari semua ini sangat terasa, terutama bagi Kabupaten Jayapura, dan akan mempengaruhi fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, serta inflasi.
About the Author
