Headline24jam.com – Sinergi antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi inti dalam transformasi fiskal daerah, dengan tujuan menciptakan tata kelola keuangan yang transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen mereka untuk memperkuat koordinasi guna meningkatkan efektivitas sistem fiskal daerah.
Langkah Strategis Pengalihan TKD
Mendagri Tito Karnavian menyatakan bahwa pengalihan sebagian Transfer ke Daerah (TKD) merupakan strategi untuk mendorong kemandirian fiskal dan meningkatkan kualitas belanja daerah. Ia menjelaskan, “Langkah ini bukan pemangkasan, melainkan strategi agar daerah lebih mandiri dan memiliki tata kelola keuangan yang sehat.”
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Anggaran
Dalam konteks yang sama, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengimbau kepala daerah untuk memanfaatkan kesempatan ini dalam memperbaiki pengelolaan anggaran. “Total dana ke daerah tahun 2025 diperkirakan tetap sekitar Rp1.300 triliun, dengan sebagian akan dialokasikan melalui kementerian agar penggunaan anggaran lebih terarah,” jelasnya.
Sinergi Antara Kementerian
Kedua kementerian berperan saling melengkapi dalam pengelolaan anggaran daerah. Kemenkeu bertanggung jawab atas alokasi, penyaluran, dan pengawasan TKD untuk memastikan efisiensi. Sementara, Kemendagri fokus pada pengelolaan dan pengalihan TKD di daerah.
Kontrol Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Keduanya juga bersinergi dalam mengendalikan inflasi daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Melalui percepatan realisasi belanja, diharapkan daya beli masyarakat akan meningkat dan inflasi tetap terjaga.
Reformasi Fiskal Nasional
Dosen Administrasi Bisnis Universitas Nusa Cendana, Ricky Ekaputra Foeh, menilai kolaborasi Mendagri dan Menkeu sebagai tonggak reformasi fiskal. Dia mengatakan, “Untuk pertama kalinya, dua kementerian ini bergerak dalam satu kebijakan fiskal terpadu.”
Ricky juga menyoroti pentingnya integrasi data antara Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Treasury System milik Kemenkeu, dan BI Monitoring System. Hal ini memungkinkan pemantauan posisi kas daerah secara otomatis dan real-time.
Dampak Langsung pada Ekonomi Daerah
Kolaborasi ini diharapkan membawa dampak positif langsung bagi stabilitas ekonomi daerah. Ricky menekankan, “Sinergi fiskal bukan hanya administrasi data, tetapi tentang bagaimana uang publik kembali berputar di masyarakat.”
Dengan meningkatkan kecepatan dan ketepatan belanja daerah, diharapkan ekonomi lokal akan tumbuh, daya beli masyarakat meningkat, dan inflasi dapat dikendalikan.
markdown
Update berita dan artikel menarik lainnya di Google News dari RM.ID. Dapatkan juga berita pilihan dan breaking news setiap hari dengan bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”.
About the Author
