Headline24jam.com – Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya pengendalian inflasi dari sisi hulu setelah mengevaluasi kinerja Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga di Yogyakarta. Kunjungan ini dilakukan seiring dengan meningkatnya inflasi pangan di daerah tersebut, yang mencapai 2,90 persen yoy pada Oktober 2025, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.
Pentingnya Intervensi di Sektor Hulu
Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, menyoroti perlunya strategi intervensi yang lebih komprehensif untuk menghadapi tren inflasi pangan. Ia mencatat bahwa inflasi pangan, terutama untuk komoditas utama seperti beras, telur, dan daging ayam, telah melampaui batas maksimal sebesar 5 persen yang disepakati antara pemerintah dan DPR.
“Inflasi sektor pangan didorong oleh beberapa komoditas. Ini perlu diantisipasi karena sudah berada di atas batas maksimal yang kita sepakati,” ungkapnya setelah pertemuan dengan Bank Indonesia di Yogyakarta.
Fokus pada Kontrol Sumber Produksi
Kamrussamad menggarisbawahi bahwa selama ini intervensi pemerintah lebih berfokus pada hilir, seperti operasi pasar dan distribusi. Namun, ia menegaskan bahwa saat ini, penting untuk mengendalikan sumber-sumber produksi di hulu.
“Kita dorong Bank Indonesia bersama TPID untuk mulai memikirkan skema pengendalian inflasi di sektor hulu agar kenaikan harga pangan tidak terus berulang,” jelasnya.
Aktivitas Ekonomi dan Tekanan Inflasi
Dalam pertemuan tersebut, Komisi XI mencatat bahwa inflasi di Yogyakarta meningkat seiring dengan aktivitas ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan mencapai 5,40 persen yoy pada Triwulan III-2025. Ini merupakan angka tertinggi di Pulau Jawa dan melebihi capaian nasional.
Kamrussamad menilai bahwa meskipun upaya GNPIP, digitalisasi pembayaran, dan penguatan koordinasi TPID sudah menunjukkan hasil positif, namun ini belum cukup untuk menghadapi tekanan pangan yang lebih terstruktur.
Kesiapan Menghadapi Kebutuhan Komoditas
Legislator dari Dapil DKI Jakarta III itu juga menekankan perlunya kesiapan menghadapi kebutuhan komoditas untuk program prioritas pemerintah pada tahun 2026. Ia menyarankan agar koordinasi TPID dilakukan lebih intensif, idealnya dua hingga tiga kali dalam seminggu.
“Tahun 2026 akan ada captive market besar untuk program prioritas nasional MBG, dan antisipasinya harus dimulai dari sekarang,” tuturnya.
Kolaborasi Antara DPR RI dan Bank Indonesia
Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara DPR RI, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi yang meningkat. Dengan langkah-langkah proaktif, diharapkan dampak inflasi terhadap masyarakat dapat diminimalisir.
About the Author
