Headline24jam.com – Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras aksi kekerasan yang mengakibatkan tewasnya Affan Kurniawan. Insiden tersebut dianggap sebagai bagian dari pola normalisasi kebengisan aparat kepolisian dan pengabaian hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.
Desakan Pembebasan Demonstran
Dalam deklarasi bersama yang melibatkan 213 organisasi, Koalisi Masyarakat Sipil mengajukan 12 tuntutan. Salah satu tuntutan utama adalah mendesak kepolisian untuk membebaskan seluruh demonstran yang ditahan. Penahanan ini dinilai melanggar hak konstitusi warga dalam menyampaikan pendapat.
Ketua Umum YLBHI, Muhamad Isnur, menegaskan, “Kami meminta Presiden untuk mendesak Polri menghentikan sikap represif dalam menangani demonstrasi,” saat membacakan pernyataan tersebut di Jakarta pada Jumat (29/8).
Tanggung Jawab Kapolri dan Evaluasi Polri
Tidak hanya meminta pembebasan demonstran, Koalisi juga menuntut Kapolri dan Presiden untuk bertanggung jawab dalam memproses anggota polisi yang terlibat kekerasan. Baik di lapangan maupun dalam perencanaan operasi represif pada aksi 28 Agustus 2025.
Tuntutan ini mencakup perlunya evaluasi menyeluruh terhadap institusi Polri. Koalisi menegaskan agar Kapolri tidak hanya menyampaikan permohonan maaf, tetapi juga melaksanakan mekanisme etik.
Reformasi DPR dan Pemerintah
Tak hanya Polri, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga diminta untuk mengevaluasi diri. Koalisi Masyarakat Sipil menuntut sanksi tegas bagi anggota DPR yang berperilaku tidak patut, termasuk sejumlah nama yang dianggap memicu kemarahan masyarakat.
Dalam menyelesaikan akar permasalahan, Presiden dan DPR didorong memenuhi tuntutan demonstran, yang mencakup pengentasan krisis lapangan kerja dan pembatalan R-KUHAP.
Tim Independen untuk Penyelidikan
Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pembentukan tim independen untuk melakukan investigasi pelanggaran HAM, termasuk insiden penembakan yang mengakibatkan kematian Affan Kurniawan. Komnas HAM diharapkan segera mengambil tindakan independen terkait kasus ini.
Respons dari Presiden
Presiden Prabowo Subianto turut memberikan komentar mengenai peristiwa tersebut, menyampaikan rasa bela sungkawanya. Ia memastikan bahwa pemerintah akan menjaga kebutuhan keluarga almarhum Affan, meskipun rincian konkret tentang jaminan tersebut belum dipaparkan.
Prabowo menegaskan pentingnya investigasi transparan terhadap insiden tersebut. “Jika terbukti ada pelanggaran, kami akan mengambil tindakan sekeras-kerasnya,” ujarnya.
Imbauan kepada Masyarakat
Presiden juga mengingatkan masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan pemerintahan dalam menyelesaikan situasi ini. Ia berjanji bahwa aspiras-aspirasi masyarakat akan dicatat dan diperhatikan demi membangun Indonesia yang lebih baik.
Dengan demikian, momen ini diharapkan menjadi titik balik bagi institusi penegak hukum dan lembaga negara untuk lebih sensitif terhadap hak asasi manusia dan aspirasi rakyat.
About the Author
