Headline24jam.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengumumkan bahwa terdapat 46 dari 106 desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang diprediksi akan terpengaruh oleh kenaikan muka air laut dalam lima tahun mendatang. Pengumuman ini disampaikan oleh Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, pada peluncuran studi analisis dampak tersebut.
Prioritas Program Penanganan
Indah Dhamayanti Putri menyatakan bahwa desa-desa yang terdampak akan menjadi prioritas utama dalam program penanganan kemiskinan ekstrem di NTB. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi dampak sosial ekonomi di wilayah pesisir yang sudah mulai terlihat.
Kegiatan Lintas Sektor
Acara peluncuran ini dihadiri oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kependudukan dan Ketenagakerjaan PPN/Bappenas, Maliki, serta Perwakilan Pemerintah Australia, Simon Flores. Umi Dinda, sapaan akrab Wagub NTB, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menghadapi ancaman ini.
Antisipasi Dampak Sosial Ekonomi
Dalam pernyataannya, Indah menekankan bahwa hasil studi ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan daerah. Misalnya, ia menyoroti banjir besar yang melanda Mataram sebagai indikasi nyata dampak pengaruh kenaikan muka air laut.
Rencana Jangka Panjang
Wagub NTB juga menjelaskan bahwa isu perubahan iklim akan menjadi bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2025-2029. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembangkan pariwisata berkelanjutan berdasarkan data.
Dukungan Internasional
Simon Flores, dalam kesempatan tersebut, menghargai Pemerintah NTB atas terselenggaranya studi ini. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara Pemerintah Australia dan UNDP Indonesia merupakan bentuk dukungan konkret untuk pembangunan yang berkelanjutan.
Solusi Inovatif untuk Masyarakat Pesisir
Hasil kolaborasi ini mencakup pengembangan platform Decision Support System Dashboard. Ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dampak perubahan iklim serta menyusun kebijakan yang tepat sasaran.
Realitas Kenaikan Muka Air Laut
Deputi Bappenas, Malik, menjelaskan bahwa fenomena peningkatan permukaan air laut bukanlah masalah di masa depan. Berdasarkan proyeksi dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), hanya dengan satu meter kenaikan, lebih dari 1,7 juta keluarga di Indonesia akan terdampak.
Pentingnya Data dan Teknologi
Malik juga menegaskan perlunya penggunaan data dan teknologi analisis spasial untuk membantu perencanaan pembangunan daerah. Hasil analisis harus diintegrasikan dalam kebijakan agar lebih adaptif dan berkelanjutan.
Dengan kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan, diharapkan NTB dapat menghadapi tantangan perubahan iklim ini dengan lebih baik dan menjaga kesejahteraan masyarakat pesisir.
About the Author
