Headline24jam.com – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel “Noel” Ebenezer ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu malam, 20 Agustus 2025. Penangkapan ini menambah daftar pejabat negara yang terlibat dalam dugaan korupsi dan memicu perhatian masyarakat terhadap penegakan hukum oleh KPK.
Apa Itu OTT KPK?
Operasi Tangkap Tangan (OTT) adalah metode hukum yang digunakan KPK untuk menangkap seseorang saat sedang melakukan tindak pidana atau segera setelahnya. Definisi ini tercantum dalam Pasal 1 angka 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
OTT sering dilakukan saat transaksi suap atau gratifikasi. Metode ini memberikan bukti nyata dan kejelasan mengenai pelanggaran yang terjadi.
Tujuan Pelaksanaan OTT
OTT KPK memiliki beberapa tujuan strategis yang penting:
- Validitas Bukti: Menangkap pelaku pada saat tindakan korupsi berlangsung untuk memastikan bukti yang valid.
- Pencegahan: Mencegah pelarian pelaku dan perusakan bukti dengan tindakan yang cepat.
- Efek Jera: Memberikan efek jera kepada pelaku dan mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati.
- Kepercayaan Publik: Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas KPK dalam penegakan hukum.
Dasar Hukum OTT KPK
Pelaksanaan OTT oleh KPK berpedoman pada ketentuan hukum yang jelas:
-
KUHAP:
- Pasal 102 ayat (2) dan (3) mengharuskan penyelidik untuk segera melakukan tindakan penyelidikan dan membuat laporan resmi ketika seseorang tertangkap tangan.
- Pasal 1 angka 19 mendefinisikan “tertangkap tangan”.
-
UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK:
- Memberikan wewenang kepada KPK untuk melakukan tangkap tangan dalam rangka penyidikan korupsi.
- Pasal 12 menekankan kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan sebagai dukungan untuk OTT.
- UU Tindak Pidana Korupsi (No. 31 Tahun 1999):
- Menegaskan bahwa semua kegiatan penyelidikan dan penuntutan dilakukan sesuai dengan KUHAP dan UU Tipikor, kecuali diatur lain dalam UU KPK.
Dengan demikian, OTT KPK merupakan instrumen hukum yang krusial dalam upaya pemberantasan korupsi. Metode ini telah terbukti memberikan efek langsung serta bukti konkret, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Meskipun terdapat kontroversi mengenai aspek penyadapan, kejelasan hukum dan manfaat yang dihasilkan menjadikan OTT sebagai metode yang sah dan esensial di Indonesia.
Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025
About the Author
