Headline24jam.com – Gelombang protes besar-besaran telah melanda Nepal dalam beberapa hari terakhir, menyebabkan sedikitnya 22 orang tewas. Unjuk rasa ini menimbulkan perdebatan di media sosial tentang status politik negara tersebut, dengan beberapa warganet mengklaim Nepal sebagai negara komunis. Namun, apakah klaim tersebut benar?
Nepal Bukan Negara Komunis
Nepal resmi menjadi Republik Federal Demokratik Sekuler pada tahun 2008. Meskipun partai-partai komunis berpengaruh dalam politik Nepal, negara ini tidak menganut sistem komunisme satu partai seperti yang ada di Tiongkok atau Korea Utara.
Sejarah Politik Nepal
Dalam dua dekade terakhir, Nepal menghadapi sejarah politik yang tumultuous. Perang saudara yang terjadi antara pemerintah dan kelompok Maois selama 1996 hingga 2006 mengakibatkan lebih dari 17 ribu kematian. Konsekuensi dari konflik ini adalah berakhirnya sistem monarki dan transisi menuju pemerintahan republik.
Setelah deklarasi republik pada tahun 2008, Partai Komunis Nepal (Maois) meraih kemenangan signifikan dalam pemilu pertama, meskipun tidak memperoleh mayoritas. Sejak saat itu, partai-partai berkecenderungan komunis seperti Partai Komunis Nepal (Unified Marxist–Leninist) dan Partai Komunis Nepal (Maoist Centre) menjadi aktor dominan dalam politik.
Dukungan terhadap Demokrasi
Para pemimpin Maois, termasuk tokoh terkenal Prachanda, menyatakan dukungan mereka terhadap sistem demokrasi multipartai dan ekonomi pasar yang berorientasi sosialisme. Walaupun sebenarnya banyak kursi parlemen diisi oleh partai berhaluan kiri, praktik politik yang ada tidak mengarah pada sistem satu partai.
Situasi Politik Saat Ini
Pemerintahan Nepal yang demokratis terbentuk melalui pemilu multipartai, bukan ideologi tunggal. Kendati partai-partai komunis sering kali membentuk koalisi dengan partai politik lain, seperti Nepali Congress yang berhaluan sosial-demokrat, dinamika ini menunjukkan keragaman dalam sistem politik Nepal.
Perdana Menteri K.P. Sharma Oli, dari CPN-UML, memimpin pemerintahan sejak 2018, namun situasi politik yang rapuh menyebabkan sering terjadinya pergantian kepemimpinan.
Kesimpulan
Nepal saat ini tidak dapat dikategorikan sebagai negara komunis. Dengan sistem demokrasi parlementer, Nepal menunjukkan bahwa praktik politik dan ekonominya lebih mendekati sistem campuran daripada komunisme murni. Walaupun pengaruh partai komunis masih terasa kuat, konstitusi Nepal tetap berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi.
[Pewarta: Raihan Fadilah | Editor: Suryanto]
[Copyright © ANTARA 2025]
[Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling, atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.]
About the Author
