Headline24jam.com – Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menjadi fokus utama dalam forum diskusi publik bertajuk “Warung Rakyat” yang diadakan pada Sabtu, 20 September 2025. Acara ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, terutama terhadap tunjangan dewan yang dianggap tidak proporsional di tengah kesulitan ekonomi rakyat.
Diskusi Publik dengan Kehadiran Para Pejabat
Forum ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, dan Sekretaris Dewan, Deni Hamdani, serta perwakilan dari berbagai fraksi. Beberapa di antaranya adalah Rana Suparman (PDIP), Harnida Darius (Golkar), dan Ali Akbar (PPP). Namun, fraksi Gerindra dan PKS tidak mengirimkan perwakilan.
Suasana diskusi semakin dinamis dengan kehadiran panelis independen, seperti Sujarwo (pengamat) dan Agi Rahaden Danu (aktivis muda), serta audiens yang terdiri dari mahasiswa dan tokoh masyarakat.
Kritik Menggunakan Filosofi Gasing
Moderator, Erix Exvrayanto, menarik perhatian dengan menggunakan filosofi Gasing untuk mengkritik anggota DPRD. Ia menyebutkan bahwa analogi “gasing penghapus” mencerminkan pentingnya integritas dan keseimbangan dalam menjalankan tugas.
Erix menegaskan, “Posisi tertinggi (‘Raja Gasing’) hanya dapat diraih melalui kompetensi, bukan nepotisme.” Ia juga mendorong anggota DPRD untuk lebih memperhatikan nasib masyarakat, terutama petani dan buruh.
Makna di Balik Pesan Erix
Erix menambahkan bahwa makna “penghapus” mencerminkan keberanian untuk mengakui kesalahan dan melakukan perbaikan. Ia juga memperkenalkan analogi “hekter” dan “paku payung” untuk menunjukkan bahwa pejabat tidak hanya perlu menutupi masalah, melainkan berani menghapus kesalahan dan bertransformasi menuju perbaikan.
Inspirasi dari Kepemimpinan Swedia
Dalam diskusi ini, Erix juga mengajak pejabat Kuningan untuk memperhatikan model kepemimpinan di Swedia. Ia menjelaskan, pejabat di sana hidup sederhana tanpa fasilitas mewah, sehingga membangun kepercayaan publik dan ketaatan pajak.
Menurut Erix, studi menunjukkan bahwa pejabat Swedia tidak memiliki mobil dinas atau sopir pribadi, dan menggunakan transportasi umum. “Gaji mereka pun tergolong wajar, tidak jauh berbeda dari profesional lainnya,” jelasnya.
Tanggapan Ketua DPRD Kuningan
Menanggapi masukan dari masyarakat, Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, mengungkapkan kesiapan untuk dievaluasi, termasuk isu tunjangan. Ia menekankan perlunya mengikuti prosedur yang berlaku dalam pengalokasian anggaran.
(Adi/R5/HR-Online)
About the Author
