Headline24jam.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat menargetkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai Rp6,2 triliun pada APBD Perubahan 2025. Target ini akan dicapai dengan enam strategi yang dirancang untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
Strategi Bapenda Jawa Barat untuk Capai Target PKB
Kepala Bapenda Jabar, Asep Supriatna, mengungkapkan rencana tersebut menyusul berakhirnya program pengampunan denda dan tunggakan PKB. Asep menjelaskan bahwa pihaknya akan meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW).
Operasi Gabungan dan Door to Door
Salah satu langkah utama adalah pelaksanaan operasi gabungan dengan melibatkan pihak terkait. Operasi ini juga akan mencakup kegiatan door to door, terutama di perusahaan-perusahaan besar yang memiliki banyak kendaraan dan karyawan. Asep menjelaskan, bahwa operasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pembayar pajak.
Penelusuran Kendaraan Tidak Daftar Ulang
Bapenda juga akan menelusuri kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang (KTMDU). Rencananya, pihaknya telah mengidentifikasi kurang lebih 1 juta unit kendaraan yang belum memenuhi kewajiban pajaknya.
Penggunaan Pesan Berantai
Untuk memaksimalkan komunikasi, Bapenda akan memanfaatkan aplikasi perpesanan untuk memberikan informasi dan tindak lanjut. Melalui kolaborasi dengan RT, RW, dan pemerintahan desa, Bapenda berharap bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar PKB.
Ekspansi Pembayaran
Bapenda juga berencana memperluas metode pembayaran PKB melalui agen pandai laku BJB. Dengan total 755 agen yang tersedia, diharapkan akses pembayaran akan semakin mudah bagi masyarakat.
Penambahan Kios K Samsat
Terakhir, Bapenda berencana menambah 113 Kios K Samsat di berbagai lokasi, sehingga total kios yang tersedia akan meningkat dari 65 menjadi 178. Hal ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak.
Asep optimis bahwa dengan berbagai strategi ini, target penerimaan PKB Rp6,2 triliun akan tercapai meskipun kondisi ekonomi saat ini tidak sepenuhnya stabil. Ia menegaskan pentingnya kelangsungan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan pendanaan dari pajak.
(Reza/R3/HR-Online/Editor: Eva)
About the Author
