
Headline24jam.com – Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle untuk kedua kalinya dalam Kabinet Merah Putih pada Senin, 8 September 2025. Perubahan ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di Kantor Presiden, Jakarta Pusat.
Perombakan Kabinet Sebelumnya
Pada 19 Februari 2025, Prabowo juga telah melakukan reshuffle pertama, yang mengakibatkan pengunduran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro. Sebagai penggantinya, guru besar dari Institut Teknologi Bandung, Brian Yuliarto, dilantik.
Alasan di Balik Reshuffle
Prasetyo menuturkan bahwa keputusan reshuffle diambil berdasarkan pertimbangan dan evaluasi menyeluruh dari Presiden. Menurutnya, perubahan susunan kabinet ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Posisi yang Berganti
Beberapa posisi yang mengalami perubahan dalam reshuffle terbaru ini antara lain:
- Menteri Koordinator Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
- Menteri Keuangan: Sri Mulyani
- Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding
- Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi
- Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo
Pengenalan Kementerian Baru
Dalam reshuffle ini, pemerintah juga membentuk Kementerian Haji dan Umrah, berdasarkan RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019, yang disahkan pada 26 Agustus 2025.
Daftar Menteri Baru
Menteri baru yang dilantik dalam reshuffle kali ini meliputi:
- Menteri Keuangan: Purbaya Yudhi Sadewa
- Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtarudin
- Menteri Koperasi: Ferry Juliantono
- Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf
- Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak
Meskipun belum ada pengumuman tentang pengganti untuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Menteri Pemuda dan Olahraga, publik menantikan keputusan tersebut.
Harapan Untuk Kabinet Baru
Dengan reshuffle ini, diharapkan Kabinet Merah Putih dapat menjalankan program-program pemerintah secara lebih efektif dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pembentukkan Kementerian Haji dan Umrah juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam pengelolaan ibadah haji dan urusan umrah.
Penutup
Masyarakat kini menunggu pengumuman lebih lanjut mengenai pengganti posisi menteri yang belum terisi. Langkah strategis ini diharapkan dapat menyesuaikan jajaran kabinet dengan kebutuhan pemerintahan saat ini.