
Headline24jam.com – Sejumlah kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mengunjungi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Selasa (7/10/2025). Mereka hadir untuk menyampaikan penolakan terkait pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
Kehadiran Gubernur dalam Pertemuan
Dalam pertemuan tersebut, 18 gubernur hadir secara langsung, sementara 5 gubernur tidak hadir dan 5 gubernur lainnya mengutus perwakilan. Namun, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tidak ikut dalam pertemuan itu, menimbulkan spekulasi terkait sikapnya.
Alasan Dedi Mulyadi Tidak Hadir
Dedi Mulyadi menjelaskan ketidakhadirannya dengan menyatakan bahwa sebagai gubernur, ia merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Ia berpendapat bahwa tidak pantas bagi pemerintah provinsi untuk menolak kebijakan pusat, terutama terkait pemotongan TKD.
“Gubernur kan wakil pemerintah pusat di daerah dan kepala daerah otonom hasil pemilihan langsung dari rakyat. Jadi gubernur punya dua variabel itu. Tidak elok kalau protes, karena itu kebijakan dari pusat,” ungkap Dedi dalam sebuah pernyataan.
Dampak Pemotongan TKD di Jawa Barat
Pemotongan TKD untuk Pemprov Jawa Barat mencapai Rp2,45 triliun, sedangkan untuk kabupaten dan kota di wilayah tersebut diperkirakan mencapai Rp2,7 triliun. Dedi pun mengakui bahwa kebijakan tersebut berdampak pada pembangunan daerah, mengingat dana tersebut digunakan untuk berbagai proyek infrastruktur seperti sekolah, rumah sakit, dan jalan.
Strategi Menyiasati Pemotongan TKD
Menanggapi pemotongan tersebut, Dedi Mulyadi mengungkapkan rencananya untuk melakukan efisiensi, termasuk mengurangi perjalanan dinas dan pemakaian sumber daya lainnya.
“Perjalanan dinas kami potong sampai 75 persen. Nanti kami siapkan air putih saja, kalau sebelumnya ada makan untuk tamu,” jelas Dedi.
Fokus Pada Pembangunan Infrastruktur
Dedi menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Jawa Barat tetap akan berjalan meski terjadi pemotongan TKD. Ia bahkan menaikkan anggaran untuk pembangunan jalan menjadi Rp3,5 triliun dari sebelumnya Rp3 triliun.
“Kami pastikan belanja pembangunan tetap berjalan, justru baik di 2026 nanti,” tutup Dedi Mulyadi.
(Reza/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)