Headline24jam.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan kunjungan ke kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat pada Jumat, 24 Oktober 2025. Dalam pertemuan tersebut, ia mengusulkan pendalaman audit terhadap kas daerah Pemprov Jawa Barat untuk memastikan pengelolaan keuangan yang transparan.
Permintaan Pendalaman Audit
Dedi Mulyadi menekankan pentingnya audit untuk mengawasi penggunaan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kami minta ke Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pendalaman audit terhadap kas daerah Pemprov Jawa Barat,” ujarnya.
Fokus pada Belanja yang Berkelanjutan
Menurut Dedi, Pemprov Jawa Barat telah berhasil menggunakan dana untuk keperluan belanja dengan efisien. Orientasi belanja lebih banyak diarahkan pada modal ketimbang barang dan jasa.
“Saya kan selalu mengoreksi. Misalkan, belanja jalan, sesuai tidak dengan RAB. Jadi publik mendapat benefit, output, dan outcome,” tambahnya.
Transparansi Keuangan bagi Publik
Dedi juga berharap bahwa BPK dapat memberikan penjelasan rinci mengenai pengelolaan keuangan daerah. Meskipun Pemprov Jawa Barat selama ini sudah terbuka dalam hal ini, kehadiran BPK diharapkan dapat memperkuat hubungan emosional antara pemerintah dan masyarakat.
Harapan Hasil Audit Lebih Cepat
Biasanya, hasil audit BPK diumumkan setiap bulan April. Dedi berharap, kali ini pengumuman dapat dilakukan lebih cepat. “Pengumuman hasil audit selama satu tahun itu kisaran April. Tapi khusus untuk belanja di Pemprov Jawa Barat, kami minta segera ada pengumuman dari BPK,” katanya.
Dengan langkah ini, diharapkan masyarakat dapat segera mengetahui hasil audit dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.