
Headline24jam.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk mempublikasikan data mengenai dana pemerintah daerah (Pemda) yang disimpan dalam bentuk deposito di bank. Permintaan ini disampaikan setelah Purbaya mengungkapkan bahwa ada 15 pemda yang menyimpan dana dalam bentuk deposito saat rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2025 di Kementerian Dalam Negeri pada 20 Oktober.
Permintaan Transparansi dari Dedi Mulyadi
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa ia telah memeriksa ke bank dan tidak menemukan dana Pemprov Jawa Barat yang disimpan dalam bentuk deposito. “Saya tantang Pak Menkeu untuk membuka fakta dan data daerah mana yang menyimpan dana berbentuk deposito,” ujarnya pada 21 Oktober 2025.
Pentingnya Efisiensi Anggaran
Menurut Dedi, dalam situasi efisiensi anggaran, Pemprov Jawa Barat berfokus pada percepatan belanja publik untuk memastikan anggaran terserap dengan cepat. Ia menilai bahwa tidak semua daerah mengalami kesulitan atau secara sengaja menyimpan dana mereka di bank.
Tanggapan Terhadap Penilaian Menkeu
Dedi mengkritik pernyataan Menkeu Purbaya yang dianggap menyudutkan beberapa daerah. Ia menggarisbawahi pentingnya pengumuman transparan untuk menghindari kesalahpahaman bahwa semua daerah tidak mampu mengelola keuangan dengan baik. “Hal ini dapat menurunkan daya dukung fiskal dan berdampak buruk pada pembangunan,” tambahnya.
Penegasan Kementerian Keuangan
Dalam konteks ini, Kementerian Keuangan memutuskan untuk mengungkap informasi mengenai dugaan dana sekitar Rp200 triliun yang disimpan dalam bentuk deposito oleh Pemda. Data terbaru menyebutkan bahwa Pemprov DKI Jakarta mencatat jumlah deposito tertinggi, yakni Rp14,6 triliun, sementara Pemprov Jawa Barat berada di posisi kelima dengan dana sebesar Rp4,1 triliun.
Kesimpulan
Dedi Mulyadi berharap agar data ini dirilis secara terbuka untuk memberikan penghormatan kepada daerah yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik. Dalam rapat koordinasi tersebut, Menkeu mengungkapkan perhatian terhadap lambatnya realisasi APBD pada triwulan ketiga 2025, dengan total dana deposito dari 15 pemda mencapai Rp234 triliun.