Headline24jam.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengumumkan langkah penghematan anggaran untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Pengurangan tersebut meliputi perjalanan dinas, penerapan Work From Home (WFH), dan penghematan dalam penggunaan listrik serta fasilitas operasional lainnya.
Langkah Penghematan Anggaran
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa pengurangan anggaran ini bertujuan untuk merealisasikan program infrastruktur yang tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Tahun Anggaran 2026. Di antara langkah konkret yang diambil adalah penerapan WFH bagi pegawai yang tidak terlibat langsung dalam pelayanan publik.
Dedi Mulyadi menambahkan bahwa langkah ini diharapkan dapat menekan pengeluaran terkait perjalanan dinas dan komponen lain yang berkontribusi pada biaya operasional pemerintah.
Alasan di Balik Kebijakan
Dedi menjelaskan, banyaknya pegawai yang bekerja di kantor akan meningkatkan penggunaan fasilitas seperti listrik, air, dan internet. Dengan penundaan dana Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp 2,4 triliun, APBD 2026 Jawa Barat diperkirakan mencapai Rp 28,4 triliun.
“Semakin banyak pegawai yang hadir di kantor, semakin tinggi pula konsumsi air, listrik, dan internet,” ungkap Dedi Mulyadi.
Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, menegaskan bahwa meskipun terjadi pengurangan belanja internal, pelayanan publik akan tetap maksimal. Ia mencatat bahwa RAPBD 2026 masih mencakup 350 program dan 1.305 sub-kegiatan yang akan dilaksanakan.
Rincian Belanja Prioritas
Pemprov Jabar telah merinci alokasi anggaran berdasarkan prioritas KUA dan PPAS untuk TA 2026. Belanja pegawai dan belanja tetap mencapai Rp 8,36 triliun atau 29,36 persen.
Anggaran pendidikan dicatat senilai Rp 6,3 triliun (22,14 persen), kesehatan Rp 1,63 triliun (5,75 persen), dan infrastruktur sebesar Rp 4,01 triliun (14,09 persen). Selain itu, dialokasikan juga Rp 6,23 triliun (21,88 persen) untuk bagi hasil dan hibah.
Pembiayaan untuk sosial kemasyarakatan dan pembangunan desa adalah Rp 746,41 miliar (2,62 persen), dan Rp 393,54 miliar untuk belanja program lainnya. Sektor ekonomi diperkirakan mendapat alokasi Rp 245,57 miliar (0,86 persen), pangan dan pertanian Rp 135,04 miliar (0,48 persen), serta lingkungan hidup sebesar Rp 180,6 miliar (0,63 persen).
(Reza/R3/HR-Online/Editor: Eva)
About the Author
