Headline24jam.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Kamis, 21 Agustus 2025. OTT ini terkait dengan dugaan kasus pemerasan, dan sepuluh orang lainnya juga ditangkap bersamanya.
Profil Immanuel Ebenezer
Immanuel Ebenezer Gerungan, sering dipanggil Noel, lahir di Riau pada 22 Juli 1975. Ia menjabat sebagai Wamenaker sejak 21 Oktober 2024, saat Kabinet Merah Putih terbentuk.
Noel merupakan lulusan Universitas Satya Negara Indonesia dengan gelar sarjana sosial pada tahun 2004. Ia adalah politikus dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Karier Politik
Noel berupaya maju sebagai calon legislatif namun tidak terpilih ke dalam DPR. Ia mulai berkecimpung di dunia politik dengan menjadi ketua relawan untuk Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania.
Jabatan di BUMN
Pada Juni 2021, Noel dilantik oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Komisaris Utama PT Mega Eltra, anak perusahaan PT Pupuk Indonesia. Namun, ia hanya menjabat selama sekitar setahun sebelum diberhentikan pada Maret 2022.
Dukungan Politik
Awalnya, Noel mendukung Ganjar Pranowo dengan membentuk kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania untuk Pilpres 2024. Namun, pada Februari 2023, ia beralih mendukung Prabowo Subianto.
Laporan Harta Kekayaan
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dipublikasikan pada 21 Agustus 2025, Noel memiliki total harta sebesar Rp 17.620.260.877 atau setara Rp 17,6 miliar. Laporan tersebut dibuat pada saat ia baru menjabat, yaitu 17 Januari 2025.
Noel tercatat memiliki lima bidang tanah dan bangunan di Depok dan Bogor, dengan nilai total Rp 12.145.000.000. Selain itu, ia juga memiliki beberapa mobil, termasuk Mitsubishi Pajero Sport 2020 dan Toyota Land Cruiser 2023, dengan total harta bergerak mencapai Rp 3.336.000.000.
Kesimpulan
Kasus ini menunjukkan bahwa potensi korupsi harus diwaspadai, bahkan di tingkat kementerian. Pengawasan dan tindakan tegas oleh KPK menjadi penting untuk mencegah praktik yang merugikan negara.
Reporter: Juliana Belence
About the Author
