Headline24jam.com – Ratusan kepala desa (kades) dari seluruh Banyuwangi, Jawa Timur, melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Senin (17/11/2025) pagi. Mereka menuntut klarifikasi atas tuduhan korupsi dana bantuan sosial (bansos) yang dialamatkan kepada mereka.
Tuduhan Korupsi yang Mengguncang
Tuduhan tersebut berasal dari anggota DPRD Banyuwangi, Suwito, yang merupakan Ketua Fraksi Partai Gerindra. Ia menyatakan bahwa sebanyak 80 persen kades di Banyuwangi terindikasi melakukan pemotongan dana bansos yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat. Dalam pernyataannya, Suwito menyebutkan bahwa setiap transaksi penyaluran dana bansos mengakibatkan keuntungan tidak berdasar mencapai Rp 24 juta.
Pernyataan kontroversial Suwito dengan cepat menyebar di media sosial dan memicu reaksi keras dari para kades.
Aksi Demo dan Desakan Klarifikasi
Sebagai respons, ratusan kades yang tergabung dalam Persatuan Kepala Desa Indonesia (PKDI) dan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) berkumpul di halaman DPRD sejak pukul 08.00 WIB. Mereka meminta Suwito untuk memberikan klarifikasi kepada publik mengenai tuduhan tersebut.
Ketua DPC PKDI Kabupaten Banyuwangi, Budiharto, mengekspresikan rasa sakit hati para kades atas pernyataan tersebut. Ia menyatakan, “Pernyataan itu tidak berdasar, merugikan nama baik Pemerintah Desa, dan menimbulkan keresahan di masyarakat.”
Pertemuan Tertutup dengan DPRD
Setelah beberapa jam aksi, sejumlah perwakilan dari PKDI dan Apdesi melakukan pertemuan tertutup dengan anggota DPRD Banyuwangi, dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Pertemuan ini berlangsung sekitar satu jam.
Usai pertemuan, Budiharto mengungkapkan bahwa Suwito mengakui telah ‘kepeleset’ lidah dan menyampaikan permohonan maaf. Namun, para kades menuntut agar permintaan maaf tersebut disampaikan di hadapan seluruh kades dan awak media, mengingat dampak besar yang ditimbulkan dari pernyataannya.
Kesimpulan
Tuduhan yang dilontarkan Suwito tidak hanya mengguncang kepercayaan publik, tetapi juga menciptakan ketegangan antara pemerintah desa dan DPRD. Para kades sepakat untuk terus memperjuangkan nama baik mereka dan mengharapkan klarifikasi yang jelas agar situasi dapat kembali normal.
Dapatkan update berita menarik dan terbaru dari RM.ID serta ikuti berita pilihan setiap hari melalui Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update.”
About the Author
