Headline24jam.com – Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan komitmennya untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pernyataan tersebut disampaikan saat ia melakukan kunjungan ke KPK di Jakarta pada Jumat, 3 Oktober 2025.
Komitmen Pencegahan KKN
Irfan menekankan pentingnya koordinasi dengan KPK sebagai langkah pencegahan terhadap penyalahgunaan wewenang. “Kami ingin memberikan akuntabilitas kepada jemaah haji,” ujarnya.
Layanan Haji yang Akuntabel
Sebagai ibadah akbar yang menjangkau jutaan orang dari berbagai negara, penyelenggaraan haji memerlukan layanan yang efektif dan akuntabel. “Nilai pengadaan barang dan jasa untuk pelayanan haji mencapai lebih dari Rp17 triliun,” kata Gus Irfan. Ia menekankan perlunya integritas agar tidak ada celah penyalahgunaan dalam pengelolaan dana haji.
Pengawasan yang Diperkuat
Untuk memperkuat pengawasan, Irfan menyebutkan bahwa Kementerian Haji juga merekrut mantan pegawai KPK, kejaksaan, serta anggota TNI/Polri. “Kami telah menyiapkan semua pihak untuk memastikan haji bebas dari KKN,” pungkasnya.
Update Berita Terkini
Untuk informasi menarik lainnya, pembaca dapat mengikuti berita terbaru di Google News dari RM.ID. Bergabunglah dalam grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update” untuk mendapatkan berita pilihan dan breaking news setiap hari. Silakan klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka untuk bergabung.
About the Author
