Headline24jam.com – Masyarakat Desa Cicapar, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, mengungkapkan kekhawatiran soal dugaan penyelewengan anggaran Dana Desa (DD) tahun 2025 menyusul pemecatan kepala desa oleh Bupati Ciamis. Warga menduga penyelewengan ini melibatkan sejumlah perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Warga saat ini tengah mengumpulkan barang bukti dan telah menanyakan masalah ini langsung kepada perangkat desa dan BPD. Dari investigasi tersebut, masyarakat merasa ada indikasi kuat bahwa pemerintahan Desa Cicapar terlibat praktik penyelewengan anggaran.
Dugaan Penyalahgunaan Anggaran
Bono Suarno, salah satu warga, menyatakan bahwa masyarakat merasa resah dengan kebobrokan di pemerintahan desa. Ia menilai adanya penyalahgunaan wewenang yang merugikan warga.
“Harapan masyarakat terkait pemecatan kepala desa telah terwujud. Namun, kini kami kecewa dengan dugaan penyalahgunaan anggaran DD oleh perangkat desa dan BPD secara bersamaan,” ungkap Bono pada Jumat (10/10/25).
Bono juga menyampaikan bahwa terdapat kejanggalan dalam penggunaan anggaran DD tahun 2025. Ia menekankan bahwa anggaran tersebut seharusnya tidak disalahgunakan.
“Bagaimana mungkin anggaran DD dipakai untuk kepentingan individu? Semua perangkat desa dan BPD harus bertanggung jawab demi menciptakan Desa Cicapar bebas dari korupsi,” tegasnya.
Ia memberi contoh terkait penggunaan anggaran DD yang dipinjamkan untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para perangkat desa, yang menurutnya jelas melanggar aturan.
Pengakuan Mantan Ketua BPD
Selain itu, Bono telah menanyakan hal tersebut kepada beberapa perangkat desa yang mengaku terlibat dalam masalah ini.
“Bahkan mantan Ketua BPD juga mengakui hal ini. Meskipun mereka beralasan tidak tahu dari mana anggaran tersebut, ini meragukan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa setiap anggaran seharusnya transparan dan diawasi dengan baik oleh BPD. Namun, tampaknya hal ini tidak terjadi, sehingga merasa adanya kesepakatan di antara mereka.
Langkah Aksi Moral
Tokoh masyarakat Munir Nurohman juga turut menyuarakan kekecewaannya. Ia mengajak warga untuk kembali melakukan aksi demi memastikan Desa Cicapar bersih dari penyalahgunaan uang rakyat.
“Kami akan meminta pertanggungjawaban dari semua yang terlibat dalam dugaan penyalahgunaan anggaran ini. Kami juga akan melaporkan ke polisi jika diperlukan,” ujarnya.
Munir menegaskan akan kembali melakukan aksi besar-besaran untuk menuntut semua pihak yang terlibat mundur dari jabatannya.
Hingga berita ini diturunkan, upaya klarifikasi dari pihak perangkat Desa Cicapar dan BPD belum berhasil diperoleh.
About the Author
