Headline24jam.com – Kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di sejumlah wilayah, memicu evaluasi mendalam dari Pemerintah. Kejadian terbaru menimpa siswa di Garut dan Banggai Kepulauan pada 18 September 2025, yang mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi MBG.
Evaluasi Program MBG
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menegaskan bahwa program MBG perlu perbaikan dari segala aspek. Hal ini mencakup mekanisme, kelembagaan, dan pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Ini merupakan wake-up call,” ujar Qodari di Jakarta.
MBG akan diluncurkan sebagai program dengan standar zero accident, khususnya di daerah terpencil yang memiliki akses yang berbeda dibandingkan perkotaan. Badan Gizi Nasional (BGN) diminta untuk mencari solusi demi mencegah berulangnya kasus keracunan.
Perlunya Instrumen Pengawasan
Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra juga mendesak adanya evaluasi dalam pelaksanaan MBG. Sejak diluncurkan, program ini telah mencatat banyak insiden keracunan, termasuk di antara anak-anak PAUD. “Anak-anak memiliki daya tahan yang berbeda,” ingat Jasra.
KPAI menekankan pentingnya pengawasan terhadap kondisi kesehatan anak-anak penerima manfaat dan perlunya alat penunjang yang standar dalam situasi darurat.
Survei Kualitas Makanan
KPAI sebelumnya telah melaksanakan survei yang melibatkan 1.624 anak di 12 provinsi. Hasilnya menunjukkan 583 anak pernah menerima makanan yang tidak layak konsumsi. “Makanan harus dalam kondisi baik,” tuntut Jasra.
Pengawasan kualitas makanan, waktu distribusi, dan kebersihan sangat dibutuhkan. KPAI mengusulkan tim pemantau untuk memastikan hal ini.
Penyebab Keracunan
Direktur Pascasarjana Universitas YARSI, Prof. Tjandra Yoga Aditama, menyebutkan tiga kemungkinan penyebab keracunan. Pertama, proses memasak di SPPG yang harus memenuhi standar kebersihan. Kedua, kebersihan bahan pangan, baik tanaman maupun hewan. Ketiga, transportasi dan penyimpanan bahan yang harus sesuai syarat.
Perbaikan SOP
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyerukan perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) di SPPG. Banyak laporan menunjukkan pelaksanaan SOP masih kurang memuaskan. Terdapat fasilitas yang tidak higienis, serta proses penyajian yang tidak efektif.
“Jika masalah ini terus berlanjut, kami mendorong BGN untuk mengeksplorasi metode baru dalam penyediaan MBG, termasuk kolaborasi dengan kantin sekolah,” tegas Charles.
Kasus Terbaru Keracunan
Kasus keracunan baru-baru ini terjadi di Garut, Jawa Barat, di mana 657 siswa menunjukkan gejala keracunan setelah mengonsumsi MBG. Di Kabupaten Banggai Kepulauan, 277 siswa mengalami dugaan alergi, dengan 32 siswa masih dirawat di rumah sakit. Sejak program diluncurkan, data menunjukkan 5.360 anak mengalami keracunan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyayangkan insiden ini dan memastikan bahwa setiap SPPG yang lalai akan dikenakan sanksi. “Kami mohon maaf atas kejadian ini,” ungkap Prasetyo.
Tindakan Selanjutnya
Juru Bicara BGN, Redy Hendra, menginformasikan bahwa evaluasi internal sedang dilakukan untuk memastikan dapur SPPG beroperasi sesuai SOP. Prioritas saat ini adalah penanganan insiden dan perbaikan kualitas makanan yang disediakan.
Dengan evaluasi menyeluruh dan tindakan korektif, diharapkan kasus keracunan tidak terulang dan pelayanan gizi bagi anak-anak dapat segera diperbaiki.
About the Author
