Headline24jam.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah muncul dugaan laporan keuangan fiktif. Dugaan ini muncul setelah sebelumnya program tersebut menghadapi isu keracunan dan dapur yang tidak higienis. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana untuk menelusuri informasi terkait dugaan tersebut.
KPK Akan Telusuri Dugaan Laporan Fiktif
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa pihaknya akan memeriksa laporan yang beredar mengenai adanya laporan keuangan fiktif dalam pelaksanaan program MBG. “Kami cek dulu laporannya,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (9/10).
Audiensi dengan Badan Gizi Nasional
Budi melanjutkan bahwa KPK telah melakukan audiensi dengan Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai penyelenggara utama MBG. Dalam pertemuan tersebut, KPK menyatakan komitmennya untuk mendukung kelangsungan program ini dengan berfokus pada pendidikan dan pencegahan kecurangan.
Pentingnya Pencegahan Sejak Dini
“Ia menegaskan bahwa pencegahan harus dilakukan sejak dini untuk menghindari penyimpangan dalam program ini,” tambah Budi. Langkah-langkah yang sudah diambil termasuk koordinasi dan supervisi untuk menjaga kualitas makanan yang disediakan dalam program tersebut.
Dugaan Penyelewengan Dana di Lapangan
Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, juga membahas dugaan penyelewengan dana di tingkat pelaksana. Setiap Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) menerima alokasi dana hingga Rp 10 miliar, yang berisiko diselewengkan melalui penyimpangan laporan atau perbedaan harga bahan baku.
“Dana sekitar Rp 70 triliun yang dialokasikan itu memiliki potensi penyalahgunaan yang besar,” ungkap Tigor dalam acara Zona Pangan di Jakarta Selatan, pada Selasa (7/10).
Kesimpulan dan Aksi Lanjutan
Tigor menekankan perlunya kontrol ketat untuk mencegah tindakan curang, termasuk pembelian bahan baku yang tidak sesuai standar dengan pelaporan yang tidak akurat. “Tindakan ini bisa membuat pelaku merasa terdorong untuk memanfaatkan celah anggaran,” tambahnya.
Dugaan laporan fiktif ini menjadi perhatian penting dalam upaya memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program MBG. Penyelidikan oleh KPK diharapkan dapat membawa klarifikasi atas dugaan tersebut dan menjaga kualitas program yang bertujuan untuk memberikan makanan bergizi kepada masyarakat.
About the Author
