Headline24jam.com – Gelombang aksi demonstrasi melanda beragam wilayah di Indonesia, dipicu oleh pernyataan sejumlah pejabat yang mengundang kemarahan masyarakat. Beberapa anggota DPR dituding sebagai penyebab ketidakpuasan tersebut, termasuk Eko Patrio dan Adies Kadir yang memberikan komentar yang dianggap tidak sensitif terkait gaji mereka.
Tindakan Penonaktifan Anggota DPR
Beberapa anggota DPR yang dianggap penyulut keresahan telah dinonaktifkan dari jabatannya. Berikut adalah daftar anggota yang terkena dampak:
1. Ahmad Sahroni
Ahmad Sahroni, anggota dari Fraksi Partai Nasdem, telah dinonaktifkan setelah menyebut demonstran sebagai "tolol". Pernyataan tersebut memicu amarah masyarakat, hingga rumahnya di Tanjung Priok dijarah. Sahroni dilaporkan tidak berada di rumah saat kejadian karena diduga melarikan diri ke luar negeri.
2. Nafa Urbach
Nafa Urbach, mantan anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Nasdem, juga dinonaktifkan. Dia mengungkapkan keluhan tentang tunjangan rumah yang diterima anggota DPR, yang berujung pada pemgajalan rumahnya. Nafa kemudian meminta maaf melalui media sosial setelah insiden tersebut.
3. Uya Kuya
Uya Kuya, anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), turut dinonaktifkan akibat responsnya yang dianggap tidak simpati. Setelah muncul video dirinya berjoget usai sidang, rumahnya di Duren Sawit juga tidak luput dari penjarahan massa, yang menyebabkan kerusakan yang parah dan kehilangan harta benda.
4. Eko Patrio
Eko Patrio, Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), dinonaktifkan setelah munculnya video dirinya berjoget. Setelah penjarahan yang menimpa rekan-rekannya, rumah Eko di Setiabudi pun diserang, dengan kerugian yang mencakup barang-barang berharga.
5. Adies Kadir
Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, juga dinyatakan dinonaktifkan. Pernyataannya yang menyatakan anggota DPR masih harus mengeluarkan uang lebih meskipun menerima tunjangan rumah menciptakan kontroversi dan menambah kemarahan publik.
Konsekuensi dan Permintaan Maaf
Dalam beberapa kasus, para anggota yang dinonaktifkan mengeluarkan permohonan maaf kepada publik. Permintaan itu muncul setelah insiden penjarahan dan demonstrasi yang mengarah kepada mereka. Situasi ini mencerminkan betapa pentingnya tanggung jawab komunikasi yang jelas oleh para pejabat publik dalam konteks ketidakpuasan sosial saat ini.
Masyarakat menunggu langkah selanjutnya dari pemerintah serta tindakan untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa.
About the Author
