Headline24jam.com – Maklumat DPRD Jawa Barat diterbitkan menyusul aksi demonstrasi yang berlangsung pada 29 dan 30 Agustus 2025. Maklumat ini ditujukan kepada Pemprov Jawa Barat, pemerintah pusat, dan DPR RI.
Dukungan DPRD Jawa Barat
Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, menyatakan bahwa maklumat untuk pemerintah pusat dan DPR RI mencakup empat poin utama. Salah satunya adalah dukungan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang.
Buky juga menyebutkan bahwa DPRD Jawa Barat memberi dukungan terhadap RUU Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, mereka menekankan pentingnya pengusutan yang adil dan transparan atas kasus almarhum Affan Kurniawan.
Reformasi Kepolisian
“Keempat, kami mendukung pelaksanaan reformasi di Kepolisian Republik Indonesia,” ujar Buky saat konferensi pers di Gedung Sate, Kota Bandung pada Senin (1/9/2025).
Maklumat untuk Pemprov dan DPRD
Untuk Pemprov dan DPRD Jawa Barat, terdapat enam poin penting dalam maklumat ini. Diantaranya, perlindungan atas kebebasan beribadah serta upaya mengatasi masalah pengangguran dan ketenagakerjaan.
Buky menjelaskan, terdapat juga fokus untuk menangani premanisme dan pungutan liar. Selain itu, mereka mendalami isu kesenjangan pendidikan, termasuk penertiban penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang tidak tepat sasaran.
Perlindungan Tenaga Kerja
Lebih lanjut, maklumat ini juga menegaskan perlunya pemberian perlindungan terhadap tenaga kerja informal melalui jaminan sosial ketenagakerjaan.
Penyampaian Maklumat
Maklumat ini ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, serta seluruh Ketua Fraksi dan Ketua Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Buky memastikan akan menyampaikan maklumat kepada pemerintah pusat dan DPR RI, dan Ketua Fraksi akan meneruskannya kepada pimpinan partai masing-masing.
“Kami berkomitmen untuk segera menyampaikan maklumat ini,” pungkas Buky.
(Reza/R3/HR-Online/Editor: Eva)
About the Author
