
Headline24jam.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah merencanakan peningkatan anggaran untuk sektor infrastruktur, kesehatan, ketahanan pangan, dan pendidikan dalam APBD Perubahan 2025. Peningkatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup warganya.
Kenaikan Anggaran Sektor Infrastruktur
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan bahwa kenaikan anggaran untuk sektor infrastruktur mencapai angka signifikan. Dalam APBD Murni 2025, anggaran infrastruktur tercatat sebesar Rp 2,17 triliun. Kini, dalam APBD Perubahan, anggaran tersebut melambung menjadi Rp 4,97 triliun, dengan selisih peningkatan mencapai Rp 2,8 triliun.
“Dengan kenaikan ini, anggaran infrastruktur meningkat dari Rp 2,1 triliun menjadi Rp 4,9 triliun,” jelas Herman di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Selasa (23/9/2025).
Peningkatan Sektor Pendidikan dan Kesehatan
Sektor pendidikan juga mengalami kenaikan anggaran yang cukup besar, dari Rp 11,23 triliun pada APBD Murni 2025 menjadi Rp 11,35 triliun dalam APBD Perubahan. Kenaikan tersebut tercatat sebesar Rp 120,21 miliar.
Sektor kesehatan juga mendapatkan perhatian, dengan peningkatan anggaran sebesar Rp 81,4 miliar, dari Rp 2,50 triliun menjadi Rp 2,58 triliun.
Ketahanan Pangan yang Diperhatikan
Selain infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, sektor ketahanan pangan juga mengalami kenaikan yang signifikan. Dalam APBD Perubahan 2025, anggaran untuk ketahanan pangan mencapai Rp 767,81 miliar, meningkat dari Rp 703,60 miliar di APBD Murni.
“Peningkatan ini menjadi bukti bahwa kami memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat Jawa Barat,” tegas Herman.
Target Pendapatan BBNKB dan PKB
Herman juga mengungkapkan rencana Pemprov Jawa Barat untuk meningkatkan target pendapatan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam APBD Perubahan 2025.
Target pendapatan dari BBNKB ditetapkan senilai Rp 3,5 triliun, sedangkan PKB ditargetkan sebesar Rp 6,2 triliun, sehingga total target pendapatan mencapai Rp 9,7 triliun.
“Target ini memang tinggi, mengingat ada peningkatan penggunaan kendaraan listrik yang mendapatkan subsidi pajak,” ungkapnya.
Herman menambahkan, pihaknya sudah menyampaikan target ini kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, dan berharap agar semua upaya maksimal dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.