Headline24jam.com – Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, menegaskan komitmennya untuk menciptakan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berorientasi pada masyarakat. Dalam pengarahan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Provinsi Papua, Fakhiri menyampaikan pentingnya kolaborasi dan mengesampingkan perbedaan demi melayani rakyat.
Instruksi Pelayanan Publik Gratis
Gubernur Fakhiri meminta agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat dan menghilangkan praktik pungutan. “Mulai sekarang, tidak boleh ada lagi biaya dalam pelayanan publik, karena kantor Gubernur adalah milik rakyat,” tegasnya pada Senin (20/10/2025) di Jayapura.
Menuntut Perubahan Sikap ASN
Fakhiri juga mengecam adanya praktik arogansi di kalangan ASN yang menjadikan jarak antara pemerintah dan masyarakat. Ia mendesak ASN untuk melayani tanpa kecuali, tanpa menciptakan ‘raja-raja kecil’ dalam birokrasi. Gubernur menyatakan, “Semua harus melayani masyarakat dan mendengarkan aspirasi mereka.”
Membuka Akses untuk Aspirasi Masyarakat
Dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat, Gubernur menginstruksikan agar rumah jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) dibuka untuk menampung aspirasi. “Sekda, atur waktu dua jam setiap hari untuk melayani masyarakat di rumah,” tambahnya.
Evaluasi dan Penataan Kepegawaian
Fakhiri juga menyoroti masalah beban anggaran yang diakibatkan oleh ASN yang tidak produktif. Ia berencana untuk melakukan evaluasi dan restrukturisasi secara bertahap. “Kami akan memindahkan ASN yang tidak berkontribusi ke provinsi atau lembaga lain,” katanya.
Menghindari Praktik Korupsi
Gubernur juga mengingatkan ASN untuk tidak melakukan praktik koruptif, sekecil apa pun. “Jika masih ada yang mengambil sedikit-sedikit, akan dihadapkan pada hukum,” tegasnya.
Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah
Kondisi saat ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam hal fiskal. Fakhiri mengajak SKPD untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menghentikan penyalahgunaan anggaran. “Mari kelola potensi daerah dengan baik agar PAD meningkat,” tutupnya.
Arahan Gubernur Fakhiri menunjukkan komitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih dan melayani rakyat, dengan harapan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap birokrasi di Papua.
About the Author
