Headline24jam.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menambah 100 sekolah swasta gratis pada tahun 2026, meskipun menghadapi penurunan anggaran APBD sebesar Rp 15 triliun akibat pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat. Penambahan ini merupakan bagian dari komitmen untuk meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Penyesuaian Anggaran
Pemprov DKI Jakarta harus memperketat anggarannya setelah mengalami pemotongan anggaran terbesar di Indonesia. Walaupun target awalnya 258 sekolah, jumlah tersebut direvisi menjadi 100 sekolah swasta gratis. Hal ini disetujui dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026 oleh Komisi E DPRD DKI Jakarta yang dipimpin oleh Muhammad Thamrin.
Penetapan dan Alokasi Anggaran
Muhammad Thamrin mengungkapkan bahwa keputusan ini diambil sebagai dampak dari pengurangan DBH, sehingga jumlah sekolah yang ditambahkan harus disesuaikan dengan kondisi anggaran. “Alhamdulillah, kami telah menetapkan tambahan 100 sekolah. Jumlah ini tidak boleh berkurang lagi,” tegasnya dalam rapat yang berlangsung di Gedung DPRD DKI pada Jumat, 24 Oktober 2025.
Anggaran yang diperlukan untuk program tersebut diperkirakan mencapai Rp 200 miliar. Saat ini, Komisi E masih menunggu proposal anggaran dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk memastikan ketersediaan dana.
Harapan untuk Pendidikan Berkualitas
Thamrin berharap keputusan ini dapat memberi dampak positif terhadap akses pendidikan di Jakarta, terutama bagi siswa dari latar belakang ekonomi lemah. “Kami ingin warga Jakarta merasa senang dan bangga,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan DKI, Nahdiana, optimis bahwa penambahan sekolah swasta gratis dapat diimplementasikan dengan baik. Program ini sudah dimulai pada tahun 2025 secara bertahap dan akan memprioritaskan kelurahan tanpa sekolah negeri.
Program Sekolah Swasta Gratis
Tahun ini, terdapat 40 sekolah yang terlibat dalam program uji coba Sekolah Swasta Gratis, mencakup tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB dengan alokasi anggaran Rp 90 miliar. Program ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan pendidikan dengan memberikan kesempatan kepada anak-anak yang sulit mengakses sekolah negeri akibat syarat usia dan situasi ekonomi.
Dengan upaya kolaborasi antara Pemprov DKI dan sekolah swasta, diharapkan program ini dapat memenuhi kebutuhan pendidikan di wilayah-wilayah tertentu dan memberikan pendidikan yang lebih merata untuk seluruh masyarakat.
[DRS]
About the Author
