Headline24jam.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meningkatkan pengawasan dalam program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) untuk mencegah potensi masalah yang merugikan negara dan masyarakat. Pengawasan ketat ini mencakup pemantauan di lokasi serta proses pemeriksaan dan validasi yang mendalam sebelum pelaksanaan konstruksi.
Pengawasan Berlapis oleh KKP
Inspektorat Jenderal KKP merencanakan berbagai bentuk pengawasan. Salah satunya adalah Mutual Check Awal (MC-0) yang dilakukan di lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara rencana teknis dengan kondisi aktual sebelum pekerjaan dimulai.
“Agar program-program ini berjalan tanpa masalah yang dapat merugikan negara dan rakyat,” ungkap Inspektur Jenderal KKP, Ade Tajudin Sutiawarman, di Jakarta pada Senin, 6 Oktober.
Proses Review Pembayaran yang Ketat
Dalam proses review pembayaran, KKP akan melakukan validasi setidaknya dua kali di setiap lokasi KNMP. Proses ini memerlukan auditor yang berkompeten serta penggunaan metode pengawasan jarak jauh yang efisien.
“Kami juga turut mendampingi survei pada calon penyedia sarana dan prasarana hilir KNMP di tahap awal,” tambah Ade Tajudin.
Percepatan Dengan Kehati-hatian
Percepatan pelaksanaan program juga akan memperhatikan aspek administratif dan menerapkan prinsip kehati-hatian. KKP akan memastikan bahwa semua regulasi dan peraturan terkait diperhatikan dalam setiap kebijakan baru.
Kolaborasi dengan Pengawas Eksternal
Pengawasan juga melibatkan kolaborasi dengan pengawas eksternal seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta aparat penegak hukum. Sinergi ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko serta meminimalkan masalah yang mungkin muncul.
KKP, yang kini berusia 26 tahun, terus mendorong upaya pengawasan yang efektif di semua tingkatan agar program KNMP dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
About the Author
