
Headline24jam.com – Kementerian Pekerjaan Umum Indonesia menegaskan dukungannya terhadap program percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE), melalui pembangunan infrastruktur dasar di 10 provinsi. Program yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2025 ini bertujuan mencapai 0 persen kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Komitmen Terhadap Pembangunan Infrastuktur
Kementerian Pekerjaan Umum berfokus pada infrastruktur permukiman dan konektivitas antar wilayah. Program ini diharapkan menjadi solusi strategis untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Implementasi Program di 10 Provinsi
Pelaksanaan PKE Terintegrasi akan dilakukan di 10 lokasi yang mewakili berbagai karakteristik wilayah di Indonesia, baik di kawasan barat maupun timur. Dengan pendekatan ini, diharapkan program tersebut dapat menjadi model penanganan kemiskinan yang adil dan komprehensif.
Partisipasi Masyarakat Lokal
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan, “Program ini adalah instrumen penting untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.” Melibatkan masyarakat lokal dalam proses pembangunan diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli.
Rincian Lokasi dan Anggaran
Lokasi penerima manfaat program ini ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 47 Tahun 2025. Desa-desa yang terlibat termasuk Desa Cibarengkok di Jawa Barat dan Desa Pelauw di Maluku Tengah, antara lain.
Total anggaran yang disiapkan untuk tahun 2025 adalah Rp79,14 miliar. Anggaran ini terbagi antara pekerjaan fisik dan safeguard. Hingga pertengahan Oktober 2025, progres fisik telah mencapai 9,79%, sementara progres keuangan sudah 31,94%.
Program ini menggambarkan upaya pemerintah dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem serta pelibatan masyarakat sebagai bagian penting dari pembangunan berkelanjutan.