Headline24jam.com – Masyarakat Kota Banjar mengungkapkan kekhawatiran terkait rencana pengadaan tiga unit mobil dinas senilai Rp 2 miliar untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Rencana ini dinilai tidak tepat mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil, terutama di pasar tradisional, seperti diungkapkan oleh pedagang Aa Sukmana pada Sabtu (13/9/2025).
Tuntutan Masyarakat Akan Kinerja
Sukmana menegaskan bahwa yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah saat ini adalah peningkatan kinerja, bukan pengadaan mobil baru. "Yang dituntut oleh masyarakat itu bukan mobil baru, tapi kinerja baru. Kinerja legislatif maupun eksekutif belum terlihat," ujarnya.
Efisiensi Anggaran yang Diperlukan
Ia menambahkan bahwa rencana tersebut malah bertentangan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang sering disampaikan pemerintah. "Kondisi warga sedang tidak baik-baik saja. Jika ada anggaran, sebaiknya ditahan dulu," imbuhnya.
Pendapat Anggota DPRD Banjar
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banjar, Jojo Juarno, mengonfirmasi bahwa rencana pengadaan mobil dinas tersebut sudah masuk dalam KUA-PPAS untuk tahun 2026. Namun, ia menyatakan bahwa nilai anggaran masih dapat dikoreksi atau dibatalkan saat pembahasan RAPBD.
"Ini sudah termasuk dalam program kegiatan di KUA dan PPAS, tetapi masih bisa ditinjau lagi," kata Jojo.
Dengan adanya pernyataan dari masyarakat dan anggota DPRD, diharapkan pemerintah bisa lebih peka terhadap kondisi yang dialami oleh warga dan mempertimbangkan kembali rencana tersebut.
About the Author
