Headline24jam.com – Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo, komitmen untuk memastikan proyek infrastruktur strategis nasional berjalan tanpa hambatan hukum serta bebas dari sengketa lahan ditegaskan. Upaya ini bertujuan menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang transparan dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
Komitmen Tanpa Sengketa Hukum
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pembangunan Tol Padang–Pekanbaru tidak akan dilanjutkan sebelum seluruh lahan yang digunakan dinyatakan “clean and clear”. Menurutnya, tahap penyelesaian lahan merupakan fondasi penting untuk setiap proyek infrastruktur.
“Proses ini harus sesuai dengan prinsip hukum dan tata kelola yang baik,” jelasnya. AHY menekankan pentingnya memperhatikan setiap aspek agar tidak muncul masalah hukum di kemudian hari.
Keberlanjutan dalam Sektor Transportasi
Di sektor transportasi udara, pemerintah juga menjaga komitmen serupa. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa, menjelaskan bahwa semua program infrastruktur penerbangan harus mematuhi regulasi nasional dan standar keselamatan internasional.
Saat ini, salah satu proyek strategis yang dalam persiapan adalah pembangunan Bandara Bali Utara. Menurut Lukman, proyek ini penting untuk mendorong pemerataan ekonomi di Pulau Bali, khususnya wilayah utara yang belum sepenuhnya berkembang.
Prinsip 3S + 1C dalam Pembangunan
Sebagai regulator penerbangan sipil, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara bertanggung jawab untuk memastikan semua infrastruktur memenuhi prinsip 3S + 1C (Safety, Security, Services, Compliance). Lukman memastikan bahwa pengawasan ketat diterapkan agar setiap tahap pembangunan tetap akuntabel dan mengutamakan keselamatan penerbangan.
Pendapat Akademisi tentang Pembangunan Infrastruktur
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Fitri Ismiyanti, menyoroti pentingnya kepastian hukum dan tata kelola yang transparan dalam menjaga keberlangsungan pembangunan. Menurutnya, infrastruktur di daerah seperti Surabaya harus terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Fitri juga mengingatkan adanya tantangan keterbatasan fiskal daerah. “Pemerintah daerah perlu menyiapkan skema pembiayaan alternatif untuk memastikan proyek tidak membebani anggaran,” katanya.
Penyelesaian Masalah Infrastruktur
Fitri menegaskan bahwa infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, melainkan alat strategis untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat iklim investasi. “Semakin cepat infrastruktur dibangun, semakin cepat masyarakat mendapatkan manfaatnya,” ujarnya.
Dengan pendekatan yang berlandaskan transparansi, kepastian hukum, dan perencanaan yang matang, pemerintah berupaya memastikan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia tidak hanya cepat, tetapi juga bermanfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat dan perekonomian nasional.
About the Author
