Headline24jam.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan signifikan pada tahun anggaran 2026 akibat pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Anggaran TKD untuk Jawa Barat dipotong sebesar Rp2,405 triliun, sementara dana transfer untuk kabupaten/kota juga berkurang sekitar Rp2,7 triliun.
Pengumuman Gubernur KDM
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan kondisi ini melalui akun Instagram resminya pada Sabtu (11/10/2025). Ia menekankan bahwa pemotongan dana transfer akan berdampak langsung terhadap berbagai program pembangunan daerah.
“Kebijakan pemotongan ini berasal dari pemerintah pusat. Tentu saja ini berpengaruh pada pembangunan jalan, rumah sakit, sekolah, dan puskesmas,” ungkap KDM.
Sikap Gubernur Terhadap Pemotongan Anggaran
KDM menjelaskan alasan tidak mengajukan protes ke Kementerian Keuangan. Menurutnya, gubernur memiliki dua peran: pemimpin otonom daerah dan wakil pemerintah pusat di wilayahnya.
“Sebagai wakil pemerintah pusat, rasanya tidak elok jika saya memprotes keputusan tersebut,” jelasnya.
Upaya Menjaga Pembangunan
Meski menghadapi pengurangan anggaran, KDM berkomitmen untuk memastikan pembangunan tetap berjalan. Ia akan melakukan efisiensi besar-besaran pada belanja rutin pemerintah daerah.
Langkah-langkah efisiensi ini meliputi pemangkasan hingga 70% untuk anggaran perjalanan dinas, serta pengurangan biaya listrik kantor antara 50–70%.
Pengurangan Pengeluaran Rutin
KDM menambahkan bahwa penerangan bagian luar gedung akan dikurangi. Pengaturan hemat air dan energi akan diterapkan, sementara fasilitas jamuan tamu seperti makanan akan dihilangkan.
“Kami hanya akan menyiapkan air putih tanpa makan siang untuk tamu,” ujarnya.
Target Belanja Pembangunan 2026
Dengan langkah-langkah efisiensi tersebut, KDM memastikan belanja untuk pembangunan tetap meningkat. Target belanja pembangunan tahun depan adalah Rp3,5 triliun, naik dari Rp3 triliun.
Prioritas pembangunan 2026 mencakup rehabilitasi sekolah, penataan air dan irigasi dengan alokasi Rp500 miliar, serta penerangan jalan umum senilai Rp750 miliar hingga Rp1 triliun.
“Meski anggaran transfer dipotong, pembangunan tetap berjalan. Yang kami pangkas adalah pengeluaran rutin yang tidak penting,” tegas KDM. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)
About the Author
