Headline24jam.com – Belum optimalnya pelaksanaan otonomi daerah (Otda) di Indonesia menjadi sorotan, terutama karena lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah, yaitu antara provinsi dan kabupaten/kota. Penyebab utama masalah ini adalah kurangnya pengawasan di tingkat daerah yang memperburuk implementasi Otda.
Lemahnya Koordinasi Pemerintah
Anggota Badan Pengkajian Fraksi Golkar MPR, Firman Soebagyo, mengungkapkan hal tersebut dalam sebuah diskusi bertema "Hubungan Pusat dan Daerah serta Optimalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah" yang diadakan di Gedung Parlemen, Jakarta, pada Rabu (10/9/2025).
Pengawasan yang Buruk
Kurangnya pengawasan di daerah menjadi masalah signifikan dalam pelaksanaan Otda. Ini mengakibatkan berbagai kendala dalam koordinasi yang seharusnya menghubungkan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun antar daerah.
Solusi untuk Otda yang Lebih Baik
Dalam diskusi tersebut, para peserta menekankan perlunya perbaikan dalam aspek-aspek koordinatif dan pengawasan agar Otda dapat berjalan lebih efektif. Penguatan hubungan antara pusat dan daerah diharapkan dapat mendorong perkembangan daerah secara menyeluruh.
Implementasi Otda yang lebih baik akan membawa dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
About the Author
