Headline24jam.com – Kondisi politik di Indonesia memanas setelah pernyataan kontroversial dari sejumlah anggota DPR RI. Sejumlah lima anggota dewan dinonaktifkan akibat ucapan mereka yang menimbulkan kemarahan publik.
Masyarakat telah lama merasa geram dengan tunjangan fantastis yang diterima oleh anggota dewan, dan pernyataan-pernyataan yang tidak sensitif semakin memperburuk situasi. Hal ini memicu aksi demonstrasi untuk menuntut restrukturisasi DPR, serta pemecatan anggota yang dianggap menciptakan gejolak.
Sejumlah ketua partai pun merespons tuntutan rakyat dengan menonaktifkan beberapa anggota DPR. Berikut adalah rincian mengenai kelima anggota DPR yang kini dinonaktifkan.
5 Anggota DPR RI yang Dinonaktifkan
Ahmad Sahroni
Ahmad Sahroni menjadi salah satu anggota DPR yang dinonaktifkan setelah rumahnya sempat menjadi sasaran amuk massa. Sebelumnya, ia berpindah dari jabatan Wakil Ketua Komisi III ke anggota biasa di Komisi I. Penonaktifan ini diambil setelah ia menyebut "rakyat tolol" saat menanggapi permintaan pembubaran DPR.
“Komentar ini tentu mengundang reaksi keras dari publik,” tambahnya.
Nafa Urbach
Selain Sahroni, Nafa Urbach juga dinonaktifkan oleh Partai NasDem. Pengumuman ini disampaikan melalui siaran pers pada 31 Agustus 2023. Nafa mendapat kritik tajam setelah mendukung tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta, dengan alasan kemacetan yang menghalangi aksesnya ke kantor DPR.
“Sebagai anggota dewan, saya harus mempertimbangkan kebutuhan tersebut,” ujarnya saat itu.
Eko Patrio dan Uya Kuya
Dua anggota dewan lainnya, Eko Patrio dan Uya Kuya, juga mengalami nasib serupa. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) memutuskan untuk menonaktifkan keduanya demi meredakan ketegangan politik. “Kami berharap langkah ini dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan,” ungkap pihak PAN.
Adies Kadir
Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI, juga terpaksa dinonaktifkan. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menyatakan bahwa keputusan ini diambil sebagai langkah pendisiplinan. Sebelumnya, Adies mengonfirmasi adanya tunjangan perumahan untuk anggota DPR yang dinilai tidak wajar.
“Ini merupakan bukti bahwa kami mendengarkan aspirasi rakyat,” tuturnya.
Dengan penonaktifan lima anggota DPR ini, diharapkan situasi politik dapat kembali stabil dan memenuhi harapan masyarakat. (Revi/R3/HR-Online/Editor: Eva)
About the Author
