Headline24jam.com – Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Banjar, Budi Kusmono, mendesak Dinas Kesehatan untuk segera mengevaluasi pelayanan masyarakat. Desakan ini muncul setelah insiden di Puskesmas Banjar 2 yang menolak meminjamkan ambulans kepada warga pada Kamis, 25 September 2025.
Evaluasi Pelayanan Kesehatan di Kota Banjar
Kejadian yang terjadi di Desa Neglasari tersebut dianggap perlu menjadi perhatian khusus. Budi Kusmono menyatakan pentingnya Dinas Kesehatan untuk melakukan evaluasi, mengingat Puskesmas yang terlibat berada di bawah pengawasan mereka.
“Dalam rapat beberapa hari lalu, banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan di rumah sakit dan Puskesmas,” ungkapnya, pada Sabtu, 27 September 2025.
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Responsif
Budi menekankan bahwa standar operasional prosedur (SOP) perlu mendukung kemudahan akses pelayanan kesehatan, terutama dalam situasi darurat. Ia menambahkan, “SOP itu memang penting, tetapi harus berpihak kepada masyarakat agar dapat mendapatkan pelayanan maksimal.”
Tanggapan Terhadap Ketersediaan Ambulans
Menurut Budi, petugas harus siap melayani masyarakat yang membutuhkan ambulans, bahkan dalam kondisi mobil ambulans sedang digunakan. “Sebagian besar organisasi, seperti partai politik, di Kota Banjar memiliki ambulans yang bisa dipinjam,” jelasnya.
Pentingnya Reward dan Punishment
Budi juga menekankan perlunya sistem reward dan punishment untuk meningkatkan kinerja petugas pelayan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat memotivasi petugas agar memberikan layanan terbaik, khususnya dalam pelayanan kesehatan.
Harapan untuk Perbaikan Sistem Pelayanan
Ia berharap insiden penolakan meminjamkan ambulans ini menjadi momentum bagi evaluasi dan perbaikan pelayanan kesehatan di Kota Banjar, terutama terkait responsivitas dan ketersediaan fasilitas. “Kami ingin perbaikan yang nyata dalam sistem pelayanan kesehatan,” pungkasnya.
(Sandi/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
About the Author
