Headline24jam.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan respons positif terhadap permintaan masyarakat yang disampaikan dalam aksi demonstrasi akhir Agustus 2025. Namun, ia mengingatkan bahwa tidak semua tuntutan dapat segera dipenuhi.
Tuntutan Rakyat Tidak Bisa Sepenuhnya Segera Dipenuhi
Dalam pernyataannya, Yusril menyebutkan bahwa paket tuntutan yang dikenal sebagai 17+8 Tuntutan Rakyat membutuhkan waktu untuk direalisasikan. "Pemerintah tentu memberikan respons positif, meskipun ada beberapa hal yang memerlukan proses lebih panjang," ujarnya di Jakarta, Senin (8/9).
Proses Revisi dan Koordinasi Lintas Lembaga
Beberapa poin dalam tuntutan tersebut memerlukan revisi peraturan perundang-undangan dan menunggu dinamika politik pasca-Pemilu 2029. "Namun, ada juga poin-poin yang dapat segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas lembaga," tambahnya.
Peta Jalan Respons Pemerintah
Yusril menjelaskan pentingnya transparansi dalam menjelaskan peta jalan pemerintah untuk menanggapi tuntutan masyarakat. Ia berjanji bahwa semua langkah yang dapat segera diambil akan diinformasikan kepada publik.
Peran DPR dalam Tuntutan
Ia juga mencatat bahwa tidak semua tuntutan ditujukan untuk pemerintah. Beberapa di antaranya adalah ranah DPR sebagai lembaga legislatif. "Kami yakin DPR juga akan memberikan respons positif terhadap aspirasi rakyat," jelasnya.
Komitmen Terhadap Aspirasi Rakyat
Yusril menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap terbuka dan responsif terhadap setiap suara masyarakat. Sumber: JP Group
About the Author
