Headline24jam.com – Pemerintah Australia baru-baru ini mengumumkan sanksi baru terhadap empat entitas dan satu individu yang memiliki kaitan dengan aktivitas cyber ilegal Korea Utara. Sanksi ini diterapkan sebagai upaya untuk mengatasi pendanaan operasi senjata yang didanai melalui aktivitas siber yang melanggar hukum. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, pada tanggal 1 Oktober 2023.
Siapa yang Terdampak oleh Sanksi ini?
Sanksi ini mengincar empat entitas dan satu individu yang terlibat dalam operasi cyber kriminal yang dilakukan oleh Korea Utara. Implikasi dari sanksi tersebut meliputi pembatasan finansial serta larangan perjalanan, bertujuan untuk menghentikan jaringan yang diduga memainkan peran penting dalam pendanaan program senjata pemusnah massal (WMD) serta program rudal balistik negara tersebut.
Kerja Sama Australia dengan Negara Lain
Australia aktif berkoordinasi dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan untuk meningkatkan tekanan global terhadap Korea Utara. Langkah ini bertujuan untuk menghancurkan jaringan pencucian uang cryptocurrency yang digunakan untuk mendanai aktivitas militer negara tersebut. Penny Wong menegaskan, “Skala keterlibatan Korea Utara dalam aktivitas siber jahat, termasuk pencurian cryptocurrency dan spionase, sangat mengkhawatirkan.”
Catatan Kejahatan Siber
Berdasarkan laporan terbaru dari Tim Pemantauan Sanksi Multilateral (MSMT), pada tahun 2024, peretas Korea Utara dilaporkan mencuri cryptocurrency senilai minimal $1,9 miliar dari berbagai perusahaan di seluruh dunia. Uang hasil curian tersebut dicuci melalui jaringan yang kompleks, melibatkan warga negara Korea Utara dan perantara dari luar negeri. Selain mencuri, pejabat Korea Utara juga menggunakan cryptocurrency untuk membeli dan memindahkan peralatan militer serta bahan baku penting seperti tembaga.
Tindakan Australia
Menanggapi situasi ini, pemerintah Australia, bersama dengan Amerika Serikat, telah memperkuat tindakan terhadap aliran pendapatan ilegal Korea Utara. Langkah ini diharapkan memperketat tekanan internasional dan membatasi akses Pyongyang terhadap sumber daya finansial dan teknologi yang dapat mendukung ekspansi militernya. Canberra juga menekankan komitmennya untuk bekerja sama dengan mitra global untuk memerangi kejahatan siber, menegakkan sanksi, dan mempromosikan perilaku negara yang bertanggung jawab di dunia maya.
Seruan untuk Kepatuhan
Pemerintah Australia juga mengingatkan warganya dan pelaku usaha untuk waspada terhadap transaksi dengan entitas atau individu yang terkena sanksi. Mereka memperingatkan bahwa keterlibatan dalam transaksi tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius. Selain itu, mereka mendesak Korea Utara untuk mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB dan menghentikan program senjata ilegal serta aktivitas militer yang meresahkan.
Koordinasi Internasional yang Semakin Kuat
Langkah sanksi ini sejalan dengan upaya global yang lebih besar untuk membendung jaringan pendanaan cyber ilegal Korea Utara. Dengan langkah yang diambil oleh Departemen Keuangan AS yang sudah menargetkan operasi pencucian cryptocurrency yang dilakukan oleh entitas seperti Lazarus Group, koordinasi internasional semakin diperkuat untuk menghentikan aliran pendapatan digital rezim ini.
Dengan adanya sanksi ini, diharapkan langkah konkret dapat diambil untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh aktivitas siber Korea Utara, yang berpotensi membahayakan stabilitas regional dan global.
About the Author
