
Headline24jam.com – Bank of Ghana berencana untuk menerapkan regulasi terkait cryptocurrency pada akhir tahun 2025 setelah mengajukan draf RUU ke parlemen. Gubernur Johnson Asiama mengungkapkan bahwa upaya ini bertujuan untuk membangun alat pengawasan yang diperlukan serta kapasitas institusional guna mengelola aliran cryptocurrency secara efektif.
Rencana Regulasi Cryptocurrency
Gubernur Bank of Ghana, Johnson Asiama, menyatakan dalam pertemuan International Monetary Fund (IMF) di Washington bahwa mereka telah bekerja pada draf RUU tersebut selama empat bulan terakhir. “RUU ini dalam perjalanan ke parlemen, kami berharap bisa regulasi cryptocurrency di Ghana sebelum akhir Desember,” tambahnya. Regulasi ini diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan di dalam sistem.
Pembentukan Departemen Baru
Untuk mendukung regulasi ini, Bank of Ghana sedang membentuk departemen baru yang akan fokus pada sektor cryptocurrency. “Kami sedang mengembangkan keahlian serta sumber daya manusia untuk menangani area ini yang semakin penting,” kata Asiama.
Permintaan yang Meningkat
Bank Ghana sebelumnya telah menerbitkan pedoman awal untuk cryptocurrency pada tahun 2024 setelah terjadi lonjakan permintaan. Banyak warga Ghana beralih ke aset alternatif seperti Bitcoin sebagai perlindungan dari inflasi, terutama di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi negara ini. Saat ini, diperkirakan lebih dari 3 juta orang di Ghana telah terlibat dengan cryptocurrency.
Dampak dan Respons Terhadap Cryptocurrency
“As policymakers, kami harus memiliki kontrol untuk mencegah penyalahgunaan sistem,” tutup Asiama. Bank juga telah meluncurkan sebuah digital sandbox, yang memungkinkan beberapa perusahaan cryptocurrency untuk bereksperimen di bawah pengawasan regulasi.
Tren Regulasi di Afrika
Jika Ghana berhasil mengesahkan kerangka kerja cryptocurrency, negara ini akan bergabung dengan sejumlah negara Afrika lain yang telah menerapkan regulasi serupa. Contohnya, Kenya telah memberlakukan RUU Penyedia Layanan Aset Virtual, sedangkan Nigeria telah mulai mengenakan pajak atas transaksi cryptocurrency tahun ini. Namibia juga baru-baru ini memberikan izin sementara kepada dua bursa crypto di bawah Undang-Undang Aset Virtual yang baru saja disahkan.