Headline24jam.com – Otoritas Keuangan Inggris (FCA) mengumumkan pada 4 Oktober 2023, bahwa mereka secara resmi mencabut larangan pada exchange-traded notes (ETN) cryptocurrency, menandai langkah penting dalam integrasi aset digital ke dalam sistem keuangan Inggris. Pencabutan ini diiringi dengan aturan pajak baru yang memungkinkan ETN crypto untuk dimasukkan dalam skema pensiun dan akun tabungan individu berbasis saham (ISAs) di Inggris.
Kembalinya Crypto ETNs ke Inggris
Pencabutan larangan ini memberikan akses baru bagi investor ritel ke ETN crypto melalui bursa yang disetujui FCA, setelah masa larangan yang diberlakukan sejak Januari 2021. David Geale, Direktur Eksekutif Pembayaran dan Keuangan Digital FCA, menjelaskan, “Sejak kami membatasi akses ritel ke ETN crypto, pasar telah berkembang dan produk-produk ini menjadi lebih mudah dipahami.”
Crypto ETNs merupakan instrumen keuangan berbasis utang yang memungkinkan investor untuk mendapatkan paparan terhadap cryptocurrency tanpa harus memiliki aset tersebut secara langsung, dan diperdagangkan seperti sekuritas tradisional dengan aset crypto yang disimpan oleh kustodian yang diatur.
Aturan Pajak Baru untuk ETNs
Mulai 8 Oktober 2023, produk ini akan dapat dimasukkan dalam skema pensiun yang terdaftar, dan pada April 2026, mereka akan memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam ISAs, memberikan opsi investasi yang lebih efisien pajak bagi warga Inggris. Keputusan ini diharapkan dapat memperluas pasar crypto di Inggris hingga 20%, menurut laporan dari IG Group, yang menyebut 30% orang dewasa di Inggris mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam crypto melalui ETN.
Kemajuan CLARITY Act di AS
Sementara itu, di Amerika Serikat, Perwakilan Bryan Steil dari Wisconsin menegaskan bahwa RUU CLARITY tetap dalam jalur meskipun terjadi shutdown pemerintah yang berkepanjangan. Dalam wawancara dengan CNBC, Steil optimis bahwa once the shutdown ends, anggota legislatif dapat segera memajukan RUU ini di Senat.
Steil yang merupakan salah satu penggagas RUU CLARITY menjelaskan, “Jika Senat mengadopsi versi RUU tersebut dari DPR sebagai dasar teksnya, masih ada peluang nyata bahwa itu bisa ditandatangani menjadi undang-undang sebelum akhir tahun.”
Dampak Shutdown terhadap Proses Legislatif
Shutdown pemerintah AS telah mempengaruhi banyak lembaga, dan SEC saat ini beroperasi dengan jumlah staf yang sangat terbatas. Meski peninjauan aplikasi ETF terkait cryptocurrency kemungkinan terhenti, sistem elektronik SEC tetap berfungsi untuk pengajuan.
Dengan adanya ketidakpastian dari situasi ini, Steil tetap percaya bahwa kerjasama bipartisan dapat membawa RUU CLARITY menuju penyelesaian, meski waktu pelaksanaan menjadi tidak menentu.
Pemerintah Inggris dan AS tampaknya bergerak ke arah pemahaman yang lebih baik dan kerangka kerja yang jelas untuk aset digital, memberikan harapan bagi pertumbuhan dan perkembangan pasar di kedua negara.
About the Author
