Headline24jam.com – Kazakhstan dan Korea Selatan semakin memperketat pengawasan terhadap aktivitas cryptocurrency untuk melawan pencucian uang dan penghindaran pajak. Sejak tahun 2021, Kazakhstan telah menyita lebih dari $108 juta dalam aset digital, sementara Korea Selatan bertindak tegas terhadap penghindaran pajak yang terkait dengan cryptocurrency, termasuk aset yang disimpan dalam dompet dingin.
Kazakhtan Tingkatkan Penegakan Hukum Terhadap Cryptocurrency
Sejak tahun 2021, Kazakhstan telah menyita lebih dari $108 juta dalam bentuk aset digital di tengah meningkatnya pengguna cryptocurrency dan laporan transaksi mencurigakan. Pada tahun ini, Negara Asia Tengah tersebut juga menutup 130 platform cryptocurrency tidak berlisensi Dan menyita sekitar $16,7 juta yang terkait dengan pencucian uang. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperketat regulasi Anti-Pencucian Uang (AML).
Korea Selatan Serius Memerangi Penghindaran Pajak
Di sisi lain, Korea Selatan melalui Layanan Pajak Nasional (NTS) meningkatkan tindakan terhadap penghindaran pajak yang berkaitan dengan crypto. NTS memperingatkan bahwa penyimpanan aset dalam dompet dingin tidak mengecualikan pemiliknya dari kewajiban pajak. Menurut laporan Hankook Ilbo, NTS siap melakukan pencarian rumah dan menyita perangkat penyimpanan jika ada bukti yang menunjukkan bahwa seseorang berusaha menyembunyikan cryptocurrency.
Sejak tahun lalu, NTS telah mengimplementasikan software pelacak cryptocurrency untuk menganalisis sejarah transaksi digital dari pelanggar pajak yang dicurigai. “Jika analisa menunjukkan tanda-tanda penyembunyian, kami akan mengambil tindakan termasuk penyitaan,” ujar seorang juru bicara NTS.
Ancaman terhadap Platform Kripto Ilegal di Kazakhstan
Kazakhstan juga mempertinggi pengawasan terhadap platform-platform crypto ilegal. Otoritas Keuangan yang bertanggung jawab, AFM, melaporkan bahwa 130 platform terlibat dalam operasi pencucian uang telah dibubarkan dalam setahun ini, peningkatan drastis dari 36 di tahun lalu. Otoritas menyita sekitar $16,7 juta dalam bentuk cryptocurrency yang terkait dengan skema ilegal, menunjukkan komitmen negara untuk menjaga transparansi dalam ekosistem cryptocurrency yang terus berkembang.
Berdasarkan informasi resmi, AFM mengonfirmasi bahwa banyak dari platform yang ditutup bukanlah bursa terpusat yang konvensional, tetapi lebih sebagai “penukaran crypto” ilegal yang menyerupai kantor pertukaran mata uang fisik. Selain itu, AFM juga menyita sekitar $642.000 dari operasi penambangan crypto ilegal.
Inisiatif Baru dalam AML dan Regulasi Crypto
Dalam upaya untuk mengedepankan regulasi, Kazakhstan memperkenalkan persyaratan baru untuk verifikasi transaksi keuangan. Persetujuan dari pengirim kini diperlukan untuk top-up kartu bank sebesar 500.000 tenge (sekitar $925), mengharuskan penerapan Nomor Identifikasi Individu (IIN) pengirim. Ini bertujuan untuk memperbaiki jejak transaksi dan mengurangi potensi penipuan.
Kazakhstan berkomitmen untuk memosisikan diri sebagai pusat cryptocurrency terkemuka di Asia Tengah. Negara tersebut sudah menerapkan inovasi regulasi dengan memungkinkan pembayaran biaya pemerintah menggunakan stablecoin seperti USDT dan baru-baru ini meluncurkan salah satu dana Bitcoin spot pertama di kawasan tersebut.
Kesimpulan
Namun, aset cryptocurrency sebesar $16,7 juta yang baru saja disita masih menimbulkan pertanyaan, apakah dana tersebut akan berkontribusi dalam cadangan crypto yang sedang dibangun negara. Kerangka hukum untuk pembentukan cadangan ini masih dalam proses finalisasi, menunjukkan bahwa meskipun langkah-langkah keras telah diambil, masih banyak tantangan yang harus dihadapi di dunia cryptocurrency.
About the Author
