Headline24jam.com – Pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk menghentikan sebagian besar operasionalnya pada 1 Oktober 2023 setelah tidak ada kesepakatan antara Partai Demokrat dan Republik terkait RUU pendanaan. Sekitar 750.000 pekerja federal diperkirakan akan terkena dampak ketidakpastian ini, yang disebabkan oleh kegagalan kedua pihak untuk meratifikasi anggaran pemerintah.
Penyebab Shutdown Pemerintah AS
Shutdown pemerintah AS ditandai oleh kegagalan kedua partai untuk menyetujui RUU pendanaan jangka pendek. RUU tersebut memerlukan 60 suara untuk dapat disetujui, namun tidak mampu mencapai angka tersebut. Partai Republik menolak RUU yang diajukan oleh Demokrat, yang mencakup perpanjangan subsidi kesehatan yang akan kedaluwarsa di akhir tahun.
Demokrat juga menolak RUU yang disusun oleh Partai Republik yang berisi kebijakan pendanaan tanpa inisiatif tambahan, dikenal sebagai resolusi lanjutan. Akibatnya, pemerintah AS terpaksa menghentikan seluruh operasionalnya untuk waktu yang tidak dapat ditentukan.
Tanggapan Pihak Terkait
Setelah terjadinya shutdown, kedua belah pihak saling menyalahkan. Wakil Presiden JD Vance menyalahkan Demokrat, dengan menyatakan bahwa mereka mengancam masyarakat Amerika karena Partai Republik tidak memenuhi tuntutan mereka. Di sisi lain, Pemimpin Minoritas Senat Demokrat, Chuck Schumer, menyatakan bahwa Republicans menolak dialog bipartisan dan malah mendorong RUU partisan, sehingga memperburuk situasi.
Sampai saat ini, belum ada kesepakatan antara kedua pihak. Namun, para legislator Republik menyatakan niat mereka untuk terus mengadakan pemungutan suara pada RUU pendanaan dengan harapan dapat mematahkan ketahanan Demokrat.
Dampak Shutdown terhadap Pasar Kripto
Dari pengalaman shutdown pemerintah sebelumnya, dampak langsung terhadap pasar kripto diperkirakan tidak signifikan. Saat ini, pasar kripto menunjukkan stabilitas dengan Bitcoin (BTC) meningkat 0,5% menjadi sekitar $114.461, sementara Ethereum (ETH) tetap di atas $4.100 meskipun mengalami penurunan sebesar 1,3%.
Dampak shutdown lebih berfokus pada penundaan legislasi terkait kripto, termasuk RUU Digital Asset Market Clarity Act. Kutipan dari laporan menunjukkan bahwa shutdown dapat menghambat pengumpulan data penting bagi investor, karena pemerintah menghentikan publikasi data terkait pekerjaan dan inflasi.
Shutdown ini juga berpotensi mengganggu proses persetujuan RUU yang diharapkan dapat memberikan kerangka kerja regulasi yang jelas untuk aset digital, dengan tujuan memperkuat pasar kripto di masa depan.
About the Author
