Headline24jam.com – Bank of England merencanakan peluncuran kerangka regulasi untuk stablecoin yang dapat mengubah cara operasional mata uang digital di sistem keuangan Inggris. Rencana tersebut, menurut laporan Bloomberg, kemungkinan akan mencakup batas sementara pada penyimpanan aset, dengan batasan £20.000 untuk individu dan £10 juta untuk perusahaan. Langkah ini diambil untuk memastikan stabilitas pasar saat lingkungan regulasi berkembang.
Rincian Rencana Regulasi
Deputy Governor Sarah Breeden mengatakan bahwa Inggris bergerak seiring dengan AS dalam pengembangan regulasi stablecoin. Ia menjelaskan bahwa batasan tersebut bersifat sementara dan dirancang untuk menjaga stabilitas pasar.
Alasan Inggriss Bersikap Cautious
Breeden menyoroti perbedaan tajam dalam struktur kredit antara AS dan Inggris. Di AS, sebagian besar hipotek dibiayai melalui pasar sekuritas, sementara di Inggris, mereka lebih banyak didanai oleh bank-bank komersial. Perbedaan ini, ungkapnya, mendorong regulator Inggris untuk mengambil pendekatan yang lebih hati-hati.
Proyeksi Kerangka Regulasi
Bloomberg melaporkan bahwa Bank of England berharap bisa menyelesaikan kerangka regulasinya pada akhir 2025. Aturan baru ini akan memerlukan cadangan aset dan transparansi lebih besar dari penerbit, sejalan dengan praktik internasional terbaik.
Regulasi Stablecoin di Seluruh Dunia
Secara global, regulasi stablecoin menjadi prioritas utama bagi bank-bank sentral dan pengawas keuangan:
Amerika Serikat
Departemen Keuangan dan Federal Reserve AS sedang mempertimbangkan model regulasi yang berfokus pada pengawasan ala bank untuk penerbit besar seperti Circle dan Tether. Beberapa undang-undang di Kongres, termasuk Clarity for Payment Stablecoins Act, mengusulkan persyaratan cadangan dan audit yang ketat.
Uni Eropa
Kerangka MiCA dari Uni Eropa, yang mulai berlaku pada 2024-2025, akan menjadi regulasi kripto komprehensif pertama di dunia. MiCA mengharuskan cadangan backing 1:1 untuk stablecoin dan membatasi penggunaannya jika dianggap mengancam stabilitas keuangan.
Asia
Jepang telah melegalkan stablecoin pada 2023 dengan peraturan baru yang mengharuskan penerbit menjadi bank yang berlisensi atau perusahaan trust, memastikan kolateral penuh. Otoritas Moneter Singapura juga meluncurkan kerangka perizinan untuk token pembayaran digital, dengan tujuan memberikan kejelasan tanpa menghambat inovasi.
Tren Global Menuju Kepercayaan dan Transparansi
Inisiatif stablecoin Bank of England mengikuti momentum global yang lebih luas. Sebelumnya, Gubernur Andrew Bailey, yang juga ketua Dewan Stabilitas Keuangan, menyerukan G20 untuk meningkatkan pengawasan terhadap stablecoin guna melindungi pasar global. Dengan kerangka yang muncul di seluruh AS, UE, dan Asia, target Inggris pada 2025 menunjukkan niatnya untuk tetap kompetitif sambil memprioritaskan perlindungan konsumen dan stabilitas keuangan.