
Headline24jam.com – Ethereum co-founder Vitalik Buterin mengungkapkan keprihatinannya terkait RUU “monitoring chat” yang diajukan oleh Uni Eropa, yang diharapkan akan meningkatkan pemantauan pesan pribadi. RUU ini, jika disetujui, dapat mengekspos jutaan orang terhadap risiko privasi dan keamanan, sebagaimana diungkapkan Buterin pada [tanggal] di [lokasi].
Risikonya Mengancam Keamanan Digital
Buterin menegaskan bahwa undang-undang tersebut tidak hanya melanggar hak privasi yang fundamental, tetapi juga dapat melemahkan keamanan komunikasi digital. “Menciptakan pintu belakang bagi penegak hukum akan mengarah pada peretasan, sehingga semua pengguna, termasuk warga negara yang taat hukum, menjadi rentan,” ujarnya.
Kontroversi di Balik Privasi
Sementara itu, pengusaha Peter Levels mendesak warga Eropa untuk menolak RUU tersebut karena menyediakan pengecualian bagi pejabat pemerintah, personel militer, dan intelijen. Buterin mengkritik langkah ini sebagai bentuk hipokrisi, dengan menekankan bahwa rakyat akan diawasi sementara otoritas tetap bebas dari pengawasan.
Dukungan dan Penentangan di Eropa
RUU ini telah mendapat dukungan dari 15 negara anggota UE, namun belum mencapai mayoritas yang diperlukan sesuai aturan pemungutan suara UE. Posisi Jerman dianggap sangat krusial dan dapat menentukan nasib RUU tersebut.
Arah Menuju Alternatif Terdesentralisasi
Para penentang undang-undang juga menunjukkan bahwa RUU bertentangan dengan Pasal 7 dan 8 Piagam UE, yang menjamin perlindungan privasi dan data pribadi. Sejumlah pakar memperingatkan bahwa jika RUU ini disetujui, hal itu dapat mempercepat adopsi platform Web3 yang terdesentralisasi.
Hans Rempel, CEO Diode, mencatat bahwa slogan “not your keys, not your data” kini lebih relevan, di tengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap platform terpusat. Sementara itu, perwakilan Brickken, Elisenda Fàbrega, mengingatkan bahwa EU berisiko kehilangan pengaruh global atas standar privasi digital jika melanjutkan RUU ini.
Semua perhatian kini tertuju pada Berlin, untuk melihat apakah ekonomi terbesar Eropa akan membela hak privasi atau mendukung RUU yang kontroversial ini.